Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menargetkan privatisasi BUMN dalam tiga tahun akan menjadi hanya 69 BUMN pada tahun 2009. "Targetnya dalam tiga tahun menjadi kira-kira 69 BUMN. Jadi ada yang merger, ada yang dilikuidasi, ada yang diprivatisasi, macam-macam dalam tiga tahun harus sisa 69 BUMN," kata Jusuf Kalla seusai memimpin rapat terbatas di Kementrian Negara BUMN Jakarta, Senin. Wapres mengatakan dari 139 BUMN saat ini akan menjadi hanya 102 BUMN pada 2007, tahun 2008 menjadi 87 BUMN dan tahun 2009 menjadi hanya 69 BUMN saja, sampai akhirnya hanya 25 BUMN setelah tahun 2015. "Data tersebut masih menjadi hasil kajian internal Kementerian BUMN yang akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan DPR," kata Wapres. Sedangkan, Meneg BUMN Sugiarto mengatakan pihaknya telah mempunyai `road map` privatisasi BUMN. "Kita sudah punya `pil` mana BUMN yang berdiri sendiri, mana BUMN yang harus menjadi holding, BUMN yang harus dilepas atau didivestasi, mana BUMN yang harus dimerger, mana BUMN yang harus dilikuidasi," katanya. Sugiarto mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap rencana privatisasi BUMN termasuk melakukan studi kelayakannya. "Ada beberapa kelompok yang sudah dilakukan kajian secara detil yang disebut feasibility study, tapi yang penting di situ, Wapres mengarahkan supaya konsentrasi sektor juga jadi perhatian," kata Sugiarto. Dalam jangka pendek, diharapkan pada tahun 2007/2008, ada lima BUMN (PT Telkom, Pertamina, holding Pertambangan, Perusahaan Gas dan Negara dan holding Perkebunan) telah selesai direstrukturisasi dan siap menjadi perusahaan yang memliki daya saing global. Ketika ditanya BUMN mana saja yang akan dimerger atau diprivatisasi pada tahun ini, Sugiarto mengatakan tidak hafal. "Tapi pada dasarnya kita lakukan multitrack, mana yang bisa didahulukan, kita dahulukan. Yang ada didahulukan mungkin setelah berkonsultasi dengan Bapepam dan Dirjen pajak yaitu IRC Indonesian Resources Company," katanya. Mengenai bank-bank BUMN, Sugiarto mengatakan tidak membahas secara spesifik mengenai ada tidaknya penggabungan bank-bank BUMN, "Akan tetapi Wapres tadi mengatakan tolong dipelajari ide mengeni Development Bank atau bank pembangunan seperti halnya hampir di seluruh dunia sekarang ada bank yang tetap dimiliki oleh negara untuk memberikan multi years financing," kata Sugiarto. Pembahasan lebih lanjut mengenai bank pembangunan tersebut, kata Meneg BUMN, perlu pendalaman yang luar biasa komprehensif dan harus berkoordinasi dengan peraturan Bank Indonesia mengenai arsitektur perbankan . Hal yang paling penting dalam keputusan privatisasi BUMN, kata Sugiarto, adalah adanya sinergi keputusan bersama antara Meneg BUMN, menteri yang terkait, menteri keuangan dan DPR sebagai lembaga legislatif yang biasanya mengatur mengenai dilusi, atau divestasi dari saham-saham atau aset pemerintah yang ada di BUMN. "Jadi mana yang didahulukan yang penting adalah sinergi antara menteri BUMN, menteri keuangan, menteri teknis dan DPR, karena semua proses merger, proses dilusi, proses divestasi, proses penggabungan memerlukan dukungan semua pihak termasuk DPR," kata Sugiarto. Sementara untuk program privatisasi BUMN tahun 2007, pemerintah menganggarkan dana hasil privatiasai sebesar Rp3,3 Triliun seperti dalam APBN Tahun Anggaran 2007. Dari hasil privatisasi tersebut, sebesar Rp1,3 Triliun akan diperuganakan sebagai tambahan Penyertaan MOdal Negara (PMN) pada 8 BUMN (PT KAI, PT Garuda, PT Kertas Leces, PT PIM, PT INKA, Perum SPU, PT BBI dan PTPN XIV), sehingga hasil privatisasi netto sebesar Rp2 Triliun.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007