Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mentargetkan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2007 ini mencapai 22 persen. "Kita tadi telah berikan target-target peningkatan kinerja BUMN minimun harus 20 persen, tapi tadi disetujui 22 persen jadi baguslah," kata Wapres M Jusuf Kalla seusai memimpin rapat terbatas di Kementrian Negara BUMN Jakarta, Senin petang. Dalam hitungan kinerja BUMN pada tahun 2007 diperkirakan laba sebelum pajak sebesar Rp88,75 triliun atau naik 22,50 persen dari prognosa tahun 2006 sebesar Rp72,44 triliun. Adapun Capex tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp114,10 triliun atau naik 62,78 persen dari prognosa tahun 2006 sebesar Rp70,10 triliun. Menurut Wapres, BUMN tersebut semuanya harus berpijak kepada kemampuan nasional. Wapres juga mengungkapkan bahwa rapat kali ini untuk membahas kinerja BUMN baik pada masa lalu maupun sekarang. Peranan BUMN, tambah Wapres, harus lebih meningkatkan investasi untuk bangsa. "Banyak BUMN yang sangat bagus baik kinerja maupun finansialnya, ada juga yang kurang. Semuanya itu harus diperbaiki," katanya. Sementara mengenai penggabungan BUMN yang diprogramkan pemerintah, Wapres mengatakan bahwa hal itu akan terus dilakukan. Kalla menjelaskan bahwa pada masa lalu pendirian BUMN didirikan sesuai dengan kondisinya. Ada BUMN bidang jasa, kereta api, laut dan udara. "Sehingga terjadi sekitar 150 BUMN, itu induknya, dan mempunyai anak cucu sehingga totalnya sekitar 600 BUMN," kata Wapres. Untuk itu harus dilakukan rasionalisasi sesuai dengan (regrouping) yang ditargetkan dalam waktu tiga tahun hanya akan ada sekitar 69 BUMN. "Targetnya dalam tiga tahun menjadi kira-kira 69 BUMN, jadi ada yang dimerger, ada yang likwidasi, ada yang diprivatisasi. Macam-macam," kata Wapres. Dari 139 BUMN, dalam tiga tahun (2009) akan diciutkan menjadi sekitar 69 BUMN saja. Skenarionya tahun 2007 akan menjadi 102 BUMN, tahun 2008 menjadi 87 BUMN dan tahun 2009 menjadi hanya 69 BUMN saja. Dan di atas tahun 2015 menjadi hanya 25 BUMN saja. Data tersebut masih menjadi hasil kajian internal Kementerian BUMN yang akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan DPR, tambahnya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007