Jerman peringatkan akan tindakan hukum terhadap negara penolak pengungsi

Berlin (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier pada Sabtu mengancam tindakan hukum terhadap negara Eropa Bersatu, yang menolak menerima pengungsi atas dasar penjatahan kelompok itu.

Steinmeier dalam wawancara dengan mingguan Jerman "Der Spiegel" yang dilansir AFP menyatakan jika tidak bisa dilakukan, hal itu akan diselesaikan melalui hukum, dengan menambahkan bahwa Eropa adalah masyarakat hukum.

Menteri Jerman itu berbicara khusus tentang Slowakia dan Hongaria, yang mengancam melakukan tindakan hukum terhadap aturan penjatahan tersebut.

Slowakia pada bulan lalu menyatakan akan mengadu terhadap rencana jatah Eropa Bersatu untuk menyalurkan 160.000 pengungsi dan pendatang ke seluruh kelompok tersebut.

Beberapa pendatang masuk Slowakia dalam perjalanan ke Eropa barat, bahkan pencari suaka memilih menetap. Di bawah aturan jatah Eropa Bersatu, Bratislava diharapkan mengambil hanya kurang dari 2.300 pendatang.

"Kesetiakawanan Eropa bukan jalan satu arah," kata Steinmeier, dengan menambahkan bahwa yang menolak (menerima pengungsi) harus tahu yang dipertaruhkan bagi mereka: perbatasan terbuka di Eropa.

Daerah bebas visa Schengen Eropa dihargai sebagai salah satu pencapaian paling penting dan Komisi Eropa berulang kali menyatakan kekhawatiran bahwa penerapan kembali pengendalian perbatasan mengancam masa depan.

Pemimpin Eropa Bersatu pada Kamis menetapkan tenggat akhir Juni untuk menyepakati pasukan penjaga perbatasan dan pantai memperlambat arus masuk pendatang di seluruh perbatasan luar 28 negara kelompok tersebut.

Mereka juga menyerukan pengiriman cepat bantuan terjanjikan tiga miliar euro (lebih dari 32,5 triliun rupiah) untuk pengungsi di Turki sebagai imbalan bantuannya dalam membendung arus tersebut.

Sesudah temu puncak darurat pada tahun ini, mereka mengakui terlalu lambat melaksanakan siasat bersama untuk mengatasi arus terburuk pengungsi di Eropa sejak Perang Dunia II.

(Uu.B002/M016)