Jakarta (ANTARA News) - Penentuan pengganti B. Lynn Pascoe sebagai Dubes AS di Jakarta sepenuhnya wewenang Washington dan Indonesia akan menerima keputusan "sending state" (negara pengirim), kendati Indonesia akan sangat senang jika pengganti Pascoe orang yang sudah mengenal Indonesia atau setidaknya struktur kawasan. "Proses penunjukan dan penempatan itu adalah kewenangan mereka (AS), tetapi kita akan senang kalau yang dikirim nanti adalah orang yang sudah mengenal Indonesia atau setidaknya struktur kawasan," kata Sekjen Deplu Imron Cotan, menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin. Imron tampak enggan mengungkapkan secara gamblang siapa calon Dubes AS untuk Indonesia yang menggantikan Pascoe yang sudah kembali ke negaranya pada 17 Februari lalu untuk mengisi jabatan baru sebagai Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik mulai 1 Maret 2007. Mantan Dubes RI untuk Australia dan Vanuatu itu hanya mengatakan, "permintaan agrement sedang diproses melalui jalur diplomatik". Sepanjang sejarah Indonesia, tidak pernah ada penolakan terhadap keputusan negara-negara sahabat, terlebih lagi negara-negara yang menjadi partner strategis Indonesia." Terkait dengan jabatan baru Lynn Pascoe di PBB, Imron mengemukakan pihaknya sangat senang dan mengapresiasi kepercayaan Sekjen PBB atas Pascoe. Bagi Indonesia, terpilihnya mantan Dubes AS di Jakarta akan membantu pengembangan hubungan Indonesia dengan PBB secara umum. "Terpilihnya Lynn Pascoe akan membantu pengembangan hubungan kita dengan PBB, khususnya dengan bagian yang dia pimpin. Kita pun tidak hanya telah mengenal Pascoe namun dia juga sudah mengenal Indonesia," katanya. Sosok Dubes AS untuk Indonesia yang baru masih menjadi teka-teki. Dalam jumpa pers terakhirnya dengan wartawan Indonesia di Kedubes AS di Jakarta, 16 Februari lalu, Pascoe juga enggan menjawab pertanyaan tentang pengganti dirinya itu. "Namun, prosesnya (penyiapan sang pengganti -red) terus berjalan," katanya singkat tanpa hendak menjelaskan apakah penggantinya itu seorang diplomat pria atau wanita. Pascoe yang menempati posnya di Jakarta sejak 28 Oktober 2004 itu ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, sebagai Kepala Departemen Politik PBB yang baru menggantikan Ibrahim Gambari dari Nigeria. Selain Pascoe, Ban juga telah menetapkan tiga nama lainnya untuk menduduki jabatan Kepala Departemen PBB, yaitu diplomat senior Cina untuk mengurusi ekonomi dan sosial, tenaga internasional asal Jepang untuk masalah informasi publik serta diplomat Mesir untuk mengurusi Majelis Umum PBB dan Manajemen Konferensi. "Sebelum mengambil keputusan ini, Sekretaris Jenderal telah mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain perlunya melakukan perubahan dalam hal pembangunan kembali rencana dan keperluan untuk membangun mobilitas di semua tingkat," kata Kepala Kabinet Sekjen PBB, Vijay Nambiar Januari lalu. Terlepas dari siapa pun yang mengganti dirinya sebagai Dubes AS di Jakarta, Pascoe mengatakan, penekanan hubungan bilateral kedua negara yang terus membaik beberapa tahun terakhir ini antara lain dapat diberikan oleh penggantinya pada bidang kerja sama ekonomi dan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ia mengatakan, dirinya sangat berkeinginan melihat mutu pendidikan dasar dan pendidikan tinggi di Indonesia semakin baik, serta jumlah orang Indonesia yang menuntut ilmu di AS pun semakin meningkat. "Untuk itu, masa pengurusan visa yang sempat memerlukan waktu 90 hari, kini hanya memerlukan waktu dua hari. Saya berharap akan lebih banyak orang Indonesia yang dapat bepergian ke Amerika dan saya ingin lebih banyak lagi pelajar Indonesia yang bisa kuliah di Amerika," katanya. Menjawab pertanyaan tentang apa yang menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara selama ia bertugas di Jakarta, Pascoe mengatakan, "saya justru tidak melihat adanya hambatan apapun" kendati dalam hubungan bilateral itu, kedua negara tidak harus selalu setuju dengan segala hal. Dubes Pascoe meninggalkan Indonesia, Sabtu lalu (17/2). Sebelum meninggalkan Jakarta, diplomat karir AS ini telah berpamitan dengan sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dalam kunjungan kehormatannya kepada Wapres Jusuf Kalla, Kamis (15/2), Wapres Kalla seperti dikutip media mengharapkan AS di masa mendatang melihat Indonesia dari dua sisi hubungan ekonomi dan politik yang sepadan. (*)
Copyright © ANTARA 2007
