Rini serahkan "RoadMap BUMN" 2015-2019 kepada DPR

RoadMap yang memuat cita-cita besar (mimpi-mimpi) yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun 2019

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno menyerahkan "RoadMap BUMN" periode 2015-2019 kepada Komisi VI DPR-RI.

Secara simbolis "RoadMap BUMN" itu diserahkan kepada Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir, bersamaan dengan Rapat Kerja pembahasan perubahan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PLN (Persero) tahun 2015, di Komisi VI DPR, Kamis malam.

Rapat Kerja dimulai pukul 22:30 WIB dan berakhir pukul 00:35 WIB, Jumat dinihari. Rapat digelar larut malam, karena Rini baru mendarat dari Jerman usai mengunjungi perusahaan teknologi Siemens AG untuk pengembangan PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA).

Rini menjelaskan, secara profesional arah pengembangan BUMN harus dirumuskan dalam suatu konsep yang komprehensif, meliputi seluruh BUMN pada berbagai sektor sebagai pedoman pengembangan ke depan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah RoadMap BUMN.

"RoadMap yang memuat cita-cita besar (mimpi-mimpi) yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun 2019," ujar Rini.

Ia menjelaskan, RoadMap BUMN meliputi 15 sektor yaitu ketahanan energi, logistik dan perdagangan, pariwisata dan kebudayan, ketahanan pangan dan perkebunan, pelayanan kesehatan, ekonomi maritim.

Selanjutnya konektivitas, konstruksi dan infrastruktur, pertambangan, manufaktur, pertahanan strategis, industri berat dan perkapalan, telekomunikasi dan digital, jasa keuangan dan perbankan, serta ekonomi kerakyatan.

Pada kesempatan itu, Rapat Kerja juga menyetujui perubahan peruntukan dana PMN PLN pada APBN-P tahun 2015 sebesar Rp5 triliun dengan mempertimbangkan unsur kehati-hatian serta tertib anggaran.

Perubahan peruntukan penggunaan dana PMN tersebut menjadi porsi ekuitas untuk pendanaan beberapa proyek pembangkit seperti PLTA Jatigede sebesar Rp0,26 triliun, PLTGU Grati sebesar Rp0,57 triliun, PLTU Lontar Extension sebesar Rp1,00 triliun.

Selanjutnya PLTA Upper Cisokansebesar Rp0,47 triliun, PLTD Wilayah perbatasan dan pulau terluar sebesar Rp0,36 triliun dan juga Pendanaan proyek PLTG Gorontalo Peaker sebesar Rp1,81 triliun serta Pembangunan trafo tenaga sebesar Rp0,53 triliun.