Sydney, (ANTARA News) - Wakil Presiden AS Dick Cheney dipastikan tidak akan meminta Australia untuk menambah jumlah pasukannya di Irak saat ia melakukan kunjungan ke Canberra minggu ini, kata Perdana Menteri Australia John Howard, Senin. "Sepanjang menyangkut pasukan tempur, saya kira jumlah yang ada masih wajar, dan saya tidak bisa memastikan Australia akan menambah pasukannya, demikian juga saya tidak bisa memastikan akan ada permintaan khusus dari Wakil Presiden tersebut," kata Howard. Australia, sekutu dekat AS, kini menempatkan sebanyak 1.400 pasukannya di Irak, dan 500 lagi di Afghanistan. Komitmen militer di Irak menjadi tidak populer di mata publik Australia, maka jumlah pasukan yang ada tidak mungkin ditambah menjelang pemilihan yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini. Howard memberi sinyal bahwa dia akan menerima permintaan untuk menambah pasukan guna membendung pemberontak Taliban di Afghanitan. "Kita akan meninjau komitmen penempatan pasukan kita di Afghanistan," katanya. Howard mengatakan, dia akan mengingatkan Cheney mengenai pentingnya mempertahankan pasukan di Irak. "Saya tidak menginginkan adanya penarikan pasukan koalisi secara terburu-buru sebab hal itu akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar di negera itu dan membuat teroris lebih berani," katanya. "Juga hal itu akan menjadi penghinaan besar bagi AS, dan akan memperburuk kepentingan keamanan Australia, khususnya perang melawan teroris di belahan bumi ini," katanya. Howard kemungkinan akan memberi Cheney suatu ultimatum tentang tahanan David Hicks di Guantanamo Bay, yang telah ditahan AS selama lima tahun. Mualaf Muslim itu, yang tertangkap saat berperang di Afghanistan pada 2001, sedang menghadapi tuduhan usaha pembunuhan yang dinilai melanggar hukum perang dan menyediakan bantuan material bagi terorisme. Howard, yang khawatir akan terjadinya penurunan jumlah suara dalam pemilu akibat ditahannya Hicks tanpa melalui sidang pengadilan, mengatakan ia akan mengangkat isu tersebut dalam pertemuannya dengan Cheney. "Saya akan menekan Wakil Presiden sekuat mungkin sepanjang keadaan memungkinkan agar pengadilan itu terlaksana tanpa adanya penundaan lagi," katanya. "Sebagian dari adanya penundaan pengadilan itu bukan merupakan kesalahan pemerintah (Australia), tapi, jujur saja, akibat adanya proses di Pentagon dan Departemen Pertahanan di AS," katanya. Howard telah menerima informasi dari Washington bahwa Hicks tidak akan menjalani hukuman mati, sehingga Hicks bisa menjalani sisa hukumannya di penjara Australia. Para pengamat pemprediksi bahwa Howard akan mendesak AS agar Hicks dipulangkan menjelang pemilu yang dijadwalkan pada November mendatang, baik sebagai orang bebas atau masih menjalani hukuman di Austrlia.(*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007