Bantuan Presiden Jokowi untuk Suku Anak Dalam terealisasi

Kita siapkan dana APBD sebesar Rp5,2 milIar. Dimana Rp3 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan Rp2,2 miliar untuk sarana penunjang."

Jambi (ANTARA News) - Bantuan rumah dan lahan dari Presiden RI Joko Widodo untuk Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, teralisasi.

"Pemprov Jambi dan Pemkab Sarolangun telah memfinalisasi segala macam bantuan yang dialokasikan untuk SAD. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo pada saat mengunjungi SAD beberapa waktu lalu," kata penjabat Gubernur Jambi, Irman.

Dia menjelaskan, rumah yang telah dibangun pemerintah beberapa tahun lalu ternyata tidak diinginkan oleh SAD, alasannya rumah-rumah tersebut dibangun berdempetan.

"Jadi saat kunjungan, Pak Presiden bertanya kepada SAD dibangun rumah kok tidak mau, rupanya mereka mau berjarak-jarak, jadi kita cari lahan dan lokasi lain untuk tempat tinggal baru SAD itu," katanya.

Sebab itu, pihaknya bersama Pemkab Sarolangun kembali mencari lahan baru yang juga memiliki lahan pertanian.

"Jadi untuk bantuan lahan, jika nanti berada di kawasan hutan produksi, maka akan menjadi tanggung jawab dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tapi kalau berada di APL, maka tanggung jawab bupati," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Bupati Sarolangun, Cek Endra mengatakan, pihaknya telah mengesahkan program yang dicanangkan oleh presiden RI dengan membangun perumahan dan memberikan lahan untuk bercocok tanam untuk SAD di APBD Tahun 2016.

"Program tersebut siap dijalankan awal tahun 2016 mendatang," kata Cek Endra.

Cek Endra mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan di hutan produksi seluas 2.500 hektar untuk membuat perumahan dan memberikan lahan.

"Kita siapkan lahan yang berada di hutan produksi, itu diberikan secara cuma-cuma kepada SAD sebanyak 200 KK," katanya.

Namun pihaknya akan mengawal ketat lahan yang dihuni dan diberikan kepada SAD itu, bahkan bukan tidak mungkin pihaknya ikut tinggal di wilayah tersebut.

"Karena sesuai pengalaman sebelumnya, pernah diberikan lahan namun mereka jual, itu yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Selain mendapatkan perumahan dan lahan seluas dua hektare per KK untuk bercocok tanam, warga SAD juga akan mendapatkan subsidi jaminan hidup selama 2 tahun kedepan dari Pemkab Sarolangun.

"Kita siapkan dana APBD sebesar Rp5,2 milIar. Dimana Rp3 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan Rp2,2 miliar untuk sarana penunjang," katanya menjelaskan.

Sementara untuk konsep penanganan SAD kedepan, Cek Endra mengatakan tidak bisa lagi ditangani oleh masing-masing pihak, seperti LSM Lingkungan dan pihak perusahaan. Tetapi ke depan akan di konsep secara terpadu di bawah Pemkab Sarolangun.

"Jadi di tahun 2016 mendatang, kita juga akan mendirikan kantor UPTD SAD di Kecamatan Air Hitam yang luasnya mencapai 50 hektare, dan menjadikannya kawasan terpadu. Dimana dalam kawasan terpadu akan disediakan sarana pendidikan, kesehatan dan berbagai pelatihan untuk SAD," katanya.

Selain itu, fokus Pemkab Sarolangun kedepan, kata Cek Endra adalah pembuatan KTP, sebab selama ini mereka tidak masuk dalam karakteristikmasyarakat miskin.

"Jadi kami menargetkan di bulan Februari 2016 mendatang, seluruh SAD di Sarolangun memiliki KTP dengan memberlakukan sistem jemput bola. Selain KTP, kedepan kami berencana akan membuat desa sendiri bagi SAD yang berada di Kecamatan Air Hitam, sebab dari 200 KK yang ada, mereka sudah mencukupi syarat untuk menjadi satu desa," kata Cek Endra.