... juga akan menuntut negara untuk melatih kewaspadaan khusus terkait penyelundupan barang kesenian yang dapat mendanai gerakan seperti ISIS...Paris (ANTARA News) - Rancangan resolusi, yang akan diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, menyasar jelas kelompok IS dan perdagangan besar minyaknya, kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dalam wawancara, Rabu.
Sapin mengatakan, resolusi itu akan dibahas pada Kamis, mengirimkan pesan kuat politik, dengan pertarungan melawan keuangan terorisme adalah prioritas anggota PBB dan seluruh negara harus mengambil langkah, yang dibutuhkan.
Sebelum pertemuan pada Kamis dengan seluruh 15 menteri keuangan negara anggota Dewan Keamanan PBB itu, yang menjadi kegiatan pertama, Sapin memperingatkan, negara yang gagal menghentikan keuangan pegaris keras dapat menghadapi hukuman.
Prancis meminta pertemuan itu sesudah kejadian di Paris pada bulan lalu, yang menewaskan 130 orang dan diakui dilakukan ISIS.
Sapin menjadikan pemotongan keuangan para ekstremis itu sebagai tujuan kunci sejak ibu kota Prancis diserang oleh para ekstremis pertama kalinya pada Januari, ketika pelaku bersenjata menyerang redaksi majalah Charlie Hebdo dan satu supermarket Yahudi.
Berdasarkan atas resolusi awal, yang menyasar Al Qaeda, resolusi baru itu akan secara jelas diperluas ke ISIS, kata Sapin.
Dia menambahkan, itu akan menarget khususnya untuk membekukan aset yang mendanai atau yang berasal dari penyelundupan minyak.
"Itu juga akan menuntut negara untuk melatih kewaspadaan khusus terkait penyelundupan barang kesenian yang dapat mendanai gerakan seperti ISIS," katanya.
Tekanan
Adam Szubin, wakil menteri Perbendaharaan Amerika Serikat untuk terorisme dan kejahatan finansial, mengatakan pada minggu lalu, kelompok bersenjata ISIS telah menuai lebih dari 500 juta dolar dalam penjualan minyak di pasar gelap, merampok brankas bank yang dikuasai di Irak dan Suriah, dan menuai jutaan lainnya melalui penjarahan.
Namun, untuk mengelola negara kecil, mereka membutuhkan sumber dana yang stabil dan dapat diperbarui, jadi mereka butuh akses terhadap sistem keuangan internasional untuk memindahkan uang dan mengimpor persediaan, menurut Szubin.
Sapin mengatakan dia berharap agar resolusi PBB itu dapat disetujui secara mutlak.
"Saya tidak dapat melihat mengapa negara harus menolak langkah efektif dalam perang melawan keuangan terorisme," katanya.
Resolusi PBB itu akan menyediakan dukungan legal kepada negara yang mengambil langkah untuk melawan keuangan kelompok IS, ujar Sapin.
Masyarakat antarbangsa diharapkan memastikan negara mengambil langkah sama, yang akan diserahkan kepada Pasukan Aksi Finansial (FATF), sebuah badan antar pemerintah yang menciptakan kebijakan melawan pencucian uang dan pendanaan teroris yang bermarkas di Paris.
"Setiap negara akan menjadi subyek untuk dininjau apakah mereka telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan," kata Sapin kepada media.
Dengan ini, tekanan internasional akan memainkan peran penting dalam memastikan negara melakukan yang terbaik untuk memotong keuangan kelompok pegaris keras, atau mereka akan dihukum.
Sapin akan menemui Menteri Perbendaharaan Amerika Serikat, Jacob Lew secara terpisah, yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan menteri keuangan, yang kali ini diadakan di Washington, untuk membicarakan pembagian informasi terkait pendanaan teror.
"Kami harus meningkatkan, mempercepat dan memperdalam pertukaran informasi, terutama dari jaringan yang dapat dianalisis oleh pihak Amerika, yaitu sistem SWIFT, yang melihat pergerakan dana di planet ini," ujar Sapin.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
