Bank Dunia: distribusi dana desa harus diperbaiki

Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia menilai mekanisme dalam distribusi dana desa perlu diperbaiki karena sistem distribusi yang sedang berjalan tidak merata dan dapat memicu ketimpangan pendapatan antar-penduduk di daerah.

Ahli Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop dalam paparan triwulanan di Jakarta, Selasa, mengatakan sumber ketimpangan perolehan manfaat itu karena rumus 90 persen dana desa yang dibagi merata setiap desa, dan hanya 10 persen sisanya yang berdasarkan kriteria demografis dan geografis.

Menurut Diop, populasi penduduk miskin di setiap desa berbeda. Pembagian alokasi hingga 90 persen dari total anggaran dana desa, dikhawatirkan menyebabkan perolehan manfaat dari Dana Desa untuk setiap penduduk tidak merata.

"Desa dengan jumlah penduduk yang sedikit menerima manfaat dana desa lebih besar, sedangkan desa dengan jumlah penduduk yang banyak menerima manfaat dana desa lebih sedikit," ujarnya.

Diop menilai mekanisme distribusi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi anggaran desa telah meningkat lebih dua kali lipat menjadi Rp46 triliun di 2016 dari Rp20,7 triliun pada 2015.

Selain masalah distribusi, Diop menilai, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk mengelola insentif anggaran tersebut.

Keterbatasan kapasitas aparatur desa, kata Diop, justru bisa menggagalkan optimalisasi penggunaan dana desa untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.

"Sejumlah penundaan pencairan dana desa tahun ini yang signifikan menujukkan kurangnya persiapan pemerintah daerah dan desa," ujarnya.

Namun, di samping beberapa permasalahan tersebut, Diop memuji peningkatan alokasi dana desa ini karena dapat melipatgandakan belanja sektor produktif, terutama untuk membangun infrastruktur daerah.

Ekonom CRECO Research Institue Raden Pardede mengatakan masalah dari anggaran Dana Desa adalah penggunaannya yang tidak optimal.

Dia mencontohkan, saat kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Nusa Tenggara Barat akhir pekan lalu, dana desa yang disalurkan ke sebuah desa mencapai Rp400 juta. Namun, dana tersebut digunakan untuk membangun jalan desa yang panjangnya hanya 670 meter.

"Jadi masalahnya ada di perencanaan penggunaan anggaran itu. Kalau soal dana desa, kami tidak against (menentang) soal itu," ujarnya.

Dalam paparan triwulanan itu, Bank Dunia masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 4,7 persen dan 5,3 persen di 2016.