Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu turun tangan menyelesaikan perseteruan antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, kata Ketua Pimpinan Kolektif Pusat Partai Demokrasi Pembaruan, Noviantika Nasution.Menurut Noviantika usai acara bakti sosial di Komplek DPR III Meruya Selatan, Jakarta Barat, Sabtu, jika masalah itu dibiarkan berlarut-larut maka publik akan mempertanyakan kredibilitas pemerintah yang tidak dapat menyelesaikan kemelut tersebut.Novi mengemukakan, jika perseteruan itu dibiarka berlarut-larut, maka kredibiltas dan komitmen pemerintah memberantas korupsi dipertanyakan. "Jangan dibiarkan terjadi perang opini terus-menerus," katanya. Semestinya, kata Novi, Yusril dan Ruk memiliki komitmen yang sama kuat untuk menegakkan hukum, bukan saling mengancam dan menjegal. "Komitmen itu harus diwujudkan sebagaimana janji Presiden," katanya. Penyelesaian perseteruan itu juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU yang mengatur mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Yusril maupun Ruki. Misalnya, mengenai keadaan darurat yang sering menjadi alasan bagi pejabat dalam pengadaan barang maupun jasa tanpa prosedur tender. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Dia juga meminta presiden untuk memonitor penegakan hukum agar jangan sampai para pembantunya saling mengancam. Kalau perseteruan itu terus dibiarkan proses penegakan hukum akan terganggu(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
