BPJS Ketenagakerjaan targetkan 22 juta peserta pada 2016

Jakarta (ANTARA News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan kepesertaan aktif mencapai 22 juta orang pada 2016 secara nasional, baik untuk kalangan pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah (BPU).

"Tahun 2016 kami targetkan bisa mencapai 22 jutaan peserta. Kalau tahun ini sudah tercapai bahkan melebihi target, yakni sekitar 19 juta peserta aktif," kata Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriyadi setelah acara "Fun Run" di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu.

Agus optimistis banyak peserta yang antusias mendaftarkan diri dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Jaminan Pensiun yang merupakan program baru jaminan sosial juga diakui memiliki pertumbuhan peserta yang signifikan yakni mencapai lebih dari 5 juta tenaga kerja dari 40 ribu perusahaan, terhitung November 2015.

Meski baru beroperasi secara penuh sejak 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan melakukan berbagai pendekatan untuk memudahkan calon peserta seperti membuka kios pelayanan mandiri untuk mendaftar, membayar iuran, dan menyampaikan keluhan secara elektronik.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menjalin kerja sama dengan pengelola kanal distribusi yang memiliki jaringan industri serta kantor bank pemerintah yang bisa digunakan untuk mendaftar dan membayar iuran.

Sementara itu, Kepala Kanwil Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan Endro Sucahyono mengatakan pihaknya sedang menyasar peserta pasar rakyat, seperti pedagang pasar, tukang parkir, pedagang keliling dan usaha kecil lainnya yang termasuk dalam golongan bukan penerima upah (BPU).

"Kami ada program blusukan sampai ke pasar juga agar seluruh pegawai pasar dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, ribuan juru parkir akan diikutsertakan," kata Endro.

Endro menjelaskan untuk menggaet peserta pasar rakyat ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah membuat nota kesepahaman dengan wali kota karena iuran pekerja mendapat subsidi dari APBD DKI Jakarta.