Wapres: Pemerintah berkomitmen perbaiki ketimpangan perekonomian

Kita bicara tentang keadilan agar kondisi ke depan tidak terganggu."

Mataram(ANTARA News) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki ketimpangan perekonomian yang merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam era globalisasi saat ini.

"Salah satu negara yang paling timpang adalah negeri kita. Saya berjanji untuk memperbaiki kondisi ini secara bersama-sama," kata Wapres Kalla dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.

Lembaga keuangan multilateral Bank Dunia (World Bank) telah melakukan kajian terkait ketimpangan di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Wapres Kalla, mengatasi ketimpangan saat ini merupakan tantangan yang besar, antara lain karena berdasarkan kajian laporan Bank Dunia ada satu persen keluarga Indonesia bisa sampai menguasai hingga 50,3 persen kekayaan bangsa.

Dengan demikian, Wapres menilai, maka 99 persen keluarga Indoneesia lainnya harus berbagi dari 50 persen kekayaan nasional lainnya, sedangkan sesuatu hal yang tidak seimbang harus diperbaiki oleh seluruh lapisan.

"Kita bicara tentang keadilan agar kondisi ke depan tidak terganggu. Bangsa ini harus meningkatkan tingkat keadilannya secara bersama-sama," katanya.

Wapres juga mengingatkan bahwa Gini rasio yang memperhitungkan tingkat ketimpangan ekonomi secara nasional sekira 0,41 namun Gini rasio di perkotaan diperkirakan dapat mencapai 0,43 atau berarti lebih besar terjadi ketimpangan di kawasan perkotaan dibandingkan pedesaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, tingkat ketimpangan ekonomi antarpenduduk atau Gini rasio Indonesia hingga Desember 2015 sudah turun ke 0,408 dari 0,413 sejak data terakhir di 2014 atau sesuai dengan target di APBN-Perubahan 2015.