Anggota DPR apresiasi 22 perempuan unggul dalam hitung cepat

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengapreasi hasil hitung cepat 22 perempuan dalam pilkada yang berlangsung pada Rabu (9/12).

"Kepala daerah perempuan menjadi etalase politik perempuan," kata Okky kepada pers di Jakarta, Kamis, terkait terpilihnya 22 calon kepala daerah yang berasal dari kalangan perempuan dalam pilkada serentak sebagaimana menurut sejumlah hasil hitung cepat.

Pelaksanaan pilkada serentak di 264 kabupaten, kota dan provinsi pada 9 Desember telah berjalan sukses. Sejumlah hitung cepat (quick count) telah menunjukan perolehan hasil suara.

"Meski secara formal, kita menunggu hasil resmi dari KPU. Sedikitnya terdapat 22 calon kepala daerah yang berasal dari perempuan yang unggul dalam hitung cepat," katanya.

Okky mengapresiasi dan menyampaikan selamat atas terpilihnya sedikitnya 22 calon kepala daerah dari perempuan dalam pilkada serentak versi hitung cepat. "Meski tidak dominan, terpilihnya 22 calon kepala daerah di Indonesia ini, saya berharap politik di Indonesia kian humanis dan tidak menampilkan wajah yang antagonistis," katanya.

Terpilihnya puluhan calon kepala daerah dari kalangan perempuan memberi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia. Satu sisi kualitas politisi perempuan terbukti dan teruji dapat setara dengan kaum laki-laki.

Di sisi lain, komitmen partai politik dalam keberpihakan terhadap politisi perempuan semakin menunjukkan sinyal positif.

Keberadaan kepala daerah dari perempuan harus dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak.

"Seperti persoalan kesehatan ibu dan anak serta lansia harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan di daerah," katanya.

Kepala daerah dari kalangan perempuan harus menjadi etalase bagi wajah politik perempuan di Indonesia. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari perempuan harus menerapkan zona anti korupsi di daerahnya.

"Kepala daerah perempuan dapat menjadi srikandi pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah," katanya.