Setya Novanto dalam logika terbalik dan isu etika

Presiden sebenarnya ingin menunggu proses yang berjalan di MKD, tetapi ketika sidang yang menghadirkan Setya Novanto justru digelar tertutup beliau marah."

Jakarta (ANTARA News) - Langkah Setya Novanto, Ketua DPR RI, semakin sempit ketika ruang geraknya di hadapan publik semakin terbatas.

Setya yang tersangkut polemik #papamintasaham, tampak semakin tersudut terutama di ranah maya, setelah tersebar meme negatif mengenai dirinya yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk meminta saham PT Freeport.

Apalagi saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Setya itu, justru berlangsung tertutup.

Kaum netizen di ranah maya pun kian gerah hingga kemudian ramai-ramai membuat gerakan hastag #BoikotPartaiPapa #MKDBobrok.

Mereka seperti berharap dua hastag ini mampu mengetuk hati nurani wakil rakyat, sekaligus sebagai harapan akan adanya penegakan keadilan.

Tak tanggung-tanggung hastag MKDBobrok bukan sekadar trending topic Indonesia bahkan jadi bahan yang paling banyak diperbincangkan sedunia di media sosial twitter.

Kedua hastag ini memang dipicu dengan adanya sidang tertutup yang diputuskan MKD, setelah sidang MKD sebelumnya dilakukan secara terbuka yang menghadirkan pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

Selain hastag yang beredar di twitter, terdapat pula meme yang beredar di dunia maya yang umumnya meminta Ketua DPR itu untuk mundur dan menyindir terhadap sidang yang dilakukan terhadapnya yang digelar tertutup.

Tekanan kepada Setya Novanto untuk mundur memang kian kencang dan datang dari berbagai kalangan, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mau ketinggalan memberikan saran serupa.

Pengamat budaya politik dari Universitas Indonesia (UI), Dr Yon Machmudi, berpendapat akan sangat terhormat apabila Ketua DPR RI Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya.

"Saat ini kita mengalami krisis kepemimpinan, sulit menemukan figur yang dapat memberikan keteladanan dalam kepemimpinan termasuk dalam penegakan etika. Makanya akan sangat terhormat bagi Setya Novanto apabila dia mau mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR," katanya lagi.

Yon yang juga Wakil Direktur Institute of Leadership Development Universitas Indonesia (Ilead UI) mengatakan, pengunduran diri itu menyangkut kehormatan sebuah lembaga negara dan akan memberikan harapan kepada publik, serta sekaligus sebagai pendidikan politik yang sangat berharga bahwa etika masih dihormati di Indonesia.

Logika Terbalik
Kasus Setya Novanto terkait Freeport menjadi cermin betapa mudah praktik logika terbalik dan pemutarbalikkan fakta dilakukan oleh para elit.

Tidak heran ketika rasa keadilan terusik, rakyat bereaksi keras melalui cara-cara yang bisa mereka lakukan sebagai tindakan protes.

Ada salah satu meme menarik yang menceritakan seorang hakim yang sedang mengadili pencuri yang tertangkap dengan barang bukti berupa rekaman CCTV sang pemilik rumah yang dimasuki maling tersebut.

Namun sang maling membela diri bahwa rekaman CCTV itu dilakukan tanpa persetujuan dirinya, sehingga melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tindakan merekam yang bukan dilakukan oleh penegak hukum juga dianggap tindakan penyadapan yang ilegal, sehingga harus ditindak dengan tegas.

Maka sang hakim pun justru menghukum sang pemilik rumah yang telah merekam tindakan pencurian sang maling secara ilegal.

Koordinator Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA), Ririn Sefsani, meminta Ketua DPR RI Setya Novanto untuk mengingat kembali sumpah jabatan sebagai wakil rakyat.

Menurut dia, Setya telah memberikan contoh yang tidak baik sekaligus miskin etika dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk saham Freeport.

PIA bahkan sudah membuat sembilan butir kekecewaan dan tuntutan untuk Setya Novanto terkait kasus ini.

Dalam sembilan poin itu, salah satunya adalah permintaan agar Setya Novanto mengingat kembali sumpah yang diucapkan saat dilantik menjadi anggota DPR.

"Setya Novanto telah mengingkari sumpah jabatan selaku wakil rakyat," kata Ririn.

Sumpah yang diucapkan seluruh anggota DPR, kata Ririn, berisi janji akan bekerja memenuhi kewajiban, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Mahasiswa Bertindak
Pilar kelompok strategis lain yang selama ini menjadi motor perubahan, yakni mahasiswa pun akhirnya bertindak menanggapi kegalauan masyarakat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Andi Aulia Rahman, menegaskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, mahasiswa menyatakan sikap meminta Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan sekaligus mundur sebagai anggota DPR karena telah melakukan penyimpangan sosial yang mencederai rasa keadilan di masyarakat.

"Kami juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk tidak hanya mengadukan Kasus Setya Novanto ke MKD, namun juga melanjutkannya ke ranah hukum, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Pernyataan sikap itu diiringi imbauan kepada seluruh elemen mahasiswa dan segenap rakyat Indoneisia untuk segera menyatakan sikap dan melakukan aksi serentak di daerah masing-masing.

"Bagi mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia yang prihatin dan peduli akan nasib bangsa yang lebih baik, kami undang kehadiran rekan-rekan sekalian dalam Aksi Keprihatinan Menjaga Indonesia di depan gedung DPR RI pada Jumat, 11 Desember 2015," katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi marah luar biasa setelah membaca transkrip rekaman yang mencatut namanya terkait pembagian saham PT Freeport.

"Presiden sebenarnya ingin menunggu proses yang berjalan di MKD, tetapi ketika sidang yang menghadirkan Setya Novanto justru digelar tertutup beliau marah," kata Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/12) malam.

Selain itu, kata dia, setelah Presiden Jokowi membaca lengkap transkrip rekaman tersebut, Presiden memang marah luar biasa.

Bahkan ia menambahkan, kalau dibilang presiden gila, koppig, sudah sering dialami dan Presiden Jokowi tidak pernah menunjukkan kemarahannya.

"Tapi karena dicatut namanya dan dikaitkan dengan pembagian saham, Presiden marah luar biasa karena ini menyangkut nilai soal etika soal moralitas soal wibawa pemerintahan ya wibawa negara," katanya pula.

Namun ia menegaskan, Presiden tetap memperhatikan proses di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sebelumnya, Novanto sendiri menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan membentuk tim hukum.

Ia mengaku akan menyampaikan evaluasi dengan tim hukum pribadi, dan telah menunjuk Pengacara Rudi Alfonso dan Johnson Panjaitan.

Setya Novanto menegaskan dirinya merasa tidak perlu mencatut nama Presiden untuk perpanjangan kontrak, sebab perpanjangan kontrak terlebih dahulu harus melalui persetujuan DPR.

"Tentu tim saya akan memberikan saran yang terbaik dalam langkah hukum ini. Sekarang lagi dikaji dalam waktu satu hari ini. Nanti hari Senin sudah ada langkah-langkah," katanya lagi.

Setya Novanto layaknya sedang mencari jalan keluar dari jalan berliku persoalan etik yang menimpanya, jika pun harus bermain logika maka membalikkan sesuatu yang tak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin boleh jadi akan dilakukannya.

Setya sebagai politisi ulung, agaknya memang sedang memainkan logika terbalik dan isu etika yang membelitnya, untuk bisa keluar darinya dengan caranya sendiri.