Mendagri: pilkada diciderai "money politik" tertangkap tangan

Yang disayangkan, masih ada `money politic` yang tertangkap tangan. Ini terjadi secara menyeluruh, tidak hanya di Semarang,"

Semarang (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilihan kepala daerah serentak berlangsung lancar, namun disayangkan masih adanya praktik "money politic" yang tertangkap tangan.

"Yang disayangkan, masih ada money politic yang tertangkap tangan. Ini terjadi secara menyeluruh, tidak hanya di Semarang," katanya, saat meninjau penyelenggaraan pilkada di Semarang, Rabu.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan tertangkap tangannya praktik politik uang yang terjadi hampir di seluruh daerah membuktikan "money politic" salah satu persoalan yang harus serius disikapi.

Menurut dia, antisipasi terjadinya politik uang perlu dilakukan dalam revisi undang-undang pilkada maupun persiapan regulasi terkait pemilihan presiden dan wakil presiden periode mendatang.

"Kalau untuk partisipasi masyarakat pada pilkada serentak ini sudah meningkat. Sampai hari ini di 264 daerah yang menyelenggarakan pilkada juga tidak ada konflik, tidak ada gejolak, lancar," katanya.

Untuk Kota Semarang, kata dia, partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2015 juga sudah mencapai 70 persen yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan.

Tjahjo mengatakan akan terus memantau keberhasilan menangkap praktik politik uang pada pilkada di seluruh daerah untuk kemudian direkapitulasi agar diketahui adanya peningkatan atau penurunan.

"Sekarang ini, sekarang kami update. Kalau di Semarang kan tertangkap lima orang. Hampir di seluruh daerah ada politik uang yang tertangkap tangan," kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.

Ia mengatakan selama ini sudah berkali-kali imbauan disampaikan kepada masyarakat terkait politik uang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah ketat, namun masih saja terjadi "money politic".

"Mungkin, nanti UU-nya akan dipertegas. Kami harus bahas dengan DPR, apakah nanti pasangan calon bisa gugur, perolehan suara di TPS yang ada money politic dibatalkan, atau bagaimana," katanya.

Yang jelas, Tjahjo mengapresiasi penyelenggaraan pilkada serentak pertama di 264 daerah yang berlangsung lancar dan akan terus dilakukan pembenahan untuk penyelenggaraan pilkada-pilkada serentak berikutnya.