Romo Benny desak Presiden Jokowi tegakkan HAM

dukungan dari partai pendukungnya setengah hati, maka dia harus didukung dari masyarakat. Jokowi harus keluar dari lingkaran partai pendukung karena pendukungnya tidak punya keberanian dengan HAM

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Benny Susetyo atau Romo Benny menilai Presiden Joko Widodo harus berani menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemerintahan Joko Widodo dinilainya belum memberikan perhatian berimbang dalam pemajuan HAM pada semua sektor berdasarkan hasil survei persepsi Setara Institute.

"Kelompok pendukung Jokowi tidak satu visi soal HAM, dukungan dari partai pendukungnya setengah hati, maka dia harus didukung dari masyarakat. Jokowi harus keluar dari lingkaran partai pendukung karena pendukungnya tidak punya keberanian dengan HAM bahkan dari bagian masa lalu. Jokowi harus berani," kata Romo Benny di Jakarta, Rabu.

Menurut Romo Benny, Indonesia masih tersandera dengan persoalan masa lalu padahal ia menilai apabila HAM diperhatikan akan meningkatkan ekonomi Indonesia seperti yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang.

"Kalau HAM diperhatikan akan meningkatkan ekonomi. Kenapa bangsa tidak maju? Karena tidak berani memutus masa lalu dan korupsi," ungkapnya.

Menurut dia, Korea Selatan bisa maju karena masalah HAM diselesaikan.

"Ketika masa lalu diselesaikan dengan proses hukum, ada pengakuan itu terjadi, sistem yang salah diakui lalu muncul gerakan ekonomi kreatif di Korea Selatan, kekuasaan yang korup diselesaikan. Sedangkan kita masih kultur orde baru yang korupsi dan tidak pernah diselesaikan," jelas Romo Benny.

Ia menambahkan apabila Indonesia bisa mengakhiri masa lalu dengan mengedepankan hak asasi manusia akan diikuti kemajuan ekonomi.

"Jokowi harus kembali kepada kedaulatan rakyat dan bukan partai maka dia akan mampu menyelesaikan yang masih stagnan ini," kata Romo Benny.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan posisi politik Presiden Jokowi masih lemah karena dukungan dari partai politik pendukung yang sering tidak jelas.

"Partai pendukungnya tidak jelas apakah sebagai partai pendukung atau oposisi," ujar Bonar.