Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, meminta sanksi dikenakan kepada Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pelanggaran etika dalam permintaan saham dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Rekomendasi sudah disampaikan kepada Ketua Umum Agung Laksono," kata Ketua Forum Silaturahmi Daerah DPD Golkar Provinsi se-Indonesia Gusti Iskandar Sukma Alamsyah kepada pers di DPP Golkar di Slipi Jakarta Barat, Rabu.
Forum ini telah melaksanakan pertemuan Selasa malam kemarin yang dihadiri pengurus 24 DPD Golkar.
Saat menyampaikan pernyataan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah didampingi sejumlah pengurus dan kader Golkar.
Menurut Gusti Iskandar, Partai Golkar berkomitmen menjalankan amanah reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, Partai Golkar melawan tindakan yang tidak demokratis, kepemimpinan yang oligarki, otoriter dan upaya "kartelisasi" dalam internal Partai Golkar yang diselakukan kader partai di DPR, tutup dia.
Pewarta: Sri Muryono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
