"BDF kali ini akan dibuka besok pukul 10.00 WITA oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla," tutur Dirjen Informasi Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri Esti Handayani di Nusa Dua, Bali, Rabu sore.
Ajang demokrasi tahunan Asia-Pasifik tersebut akan diikuti 83 negara dan tiga organisasi internasional. Dari keseluruhan peserta, sebanyak tiga negara yaitu Filipina, Singapura, dan Timor Leste mengirimkan menteri sedangkan 16 negara mengirim wakil menterinya.
Meskipun tidak dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Esti menyatakan ketertarikan negara-negara Asia-Pasifik untuk berpartisipasi dalam BDF masih cukup besar karena ajang demokrasi yang dimulai pada 2008 tersebut sudah menjadi agenda strategis kawasan.
"Sebenarnya yang di luar kawasan tertarik, dan saya yakin kalau COP21 di Paris itu selesainya sebelum tanggal 10 (Desember) saya yakin peserta BDF pasti akan bertambah," ujarnya.
Setelah dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla, acara yang mengambil tema "Democracy and Effective Public Governance" itu akan dilanjutkan dengan sesi Pandangan Umum (General Debate) dari para delegasi yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi.
Sesi selanjutnya yakni dua diskusi panel yang masing-masing dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Seusai rangkaian diskusi panel, acara akan ditutup dengan disampaikannya Pernyataan Pimpinan (Chairs Statement) oleh Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir.
Melalui tema yang dipilih, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif dinilai mampu mendorong pembangunan komprehensif dan holistik melalui pendekatan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan penegakan hukum.
Pemerintah yang mampu mendengar dan menjawab aspirasi rakyatnya merupakan perwujudan dan pemenuhan hak masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
BDF ke-8 juga akan mengeksplorasi lebih lanjut tantangan dan rangkaian inovasi yang dapat dan telah ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik guna mencari solusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Pewarta: Yashinta Difa P.
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
