"Pemerintah dinilai harus memperkuat basis manufaktur di sektor industri komponen kapal dalam negeri sebagai upaya mewujudkan program tol laut sebagai poros maritim Indonesia," katanya di Surabaya, Sabtu.
Ia mengatakan, selama 15 tahun terakhir basis manufaktur di Indonesia masih dinilai lemah dan sepi proyek pesanan kapal, karena bahan baku pembuatan kapal 80 persen menggunakan komponen impor, sehingga tidak sanggup untuk menutupi biaya impor yang mahal.
"Bahan baku yang digunakan galangan kapal itu 80 persen menggunakan komponen impor, sedangkan pembuatan kapal di luar negeri biayanya lebih murah jika dibandingkan di Indonesia, misalnya biaya pembuatan di Indonesia bisa mencapai Rp3 miliar, namun di China hanya Rp1 milar," paparnya.
Oleh karena itu, tambahnya galangan kapal lebih memilih membeli kapal dari luar negeri, dari pada harus memproduksi kapal di dalam negeri, meskipun kapal yang dibeli berusia lebih dari 25 tahun.
"Selain masalah galangan kapal nasional, permasalahan lainnya adalah soal cold storage atau fasilitas pendinginan di sektor hilir perikanan. Pemerintah justru membuka seluas-luasnya investor asing untuk datang ke Indonesia membawa teknologi terbaru untuk memproses hasil produk perikanan," ujarnya.
Menurut dia, hal itu akan menjadi dua penilaian yaitu bidang usaha cold storage dengan kepemilikan asing bisa mencapai 65 persen akan dikuasai asing, padahal mengambil hasil potensi sumber daya di Indonesia.
"Jika kepemilikan 65 persen dikuasai asing, maka kita bisa apa, padahal hasil potensi kita sangat berpotensi. Di sisi lain, investasi di sektor maritim juga bisa meningkat," tuturnya.
Sementara itu, Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Surabaya, Stenvens H. Lesawengan mengatakan bahwa jumlah armada kapal tahun 2014 sudah mencapai 13 ribu, yang berarti sudah melebihi kapasitas.
"Sekitar 80 persen galangan kapal itu memiliki kapal tua yang berusia lebih dari 25 tahun, sementara permasalahan kita ini sudah cukup banyak, di antaranya sumber daya manusia di tingkat perwira masih kurang, peralatan juga masih minim, dan sebagainya," tandasnya.
Ia berharap agar para pengusaha dan pemerintah bisa berkolaborasi untuk mewujudkan program tol laut sebagai poros maritim Indonesia, yang bisa bermanfaat di bidang kemaritiman.
Pewarta: Indra Setiawan/Laily Widya
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
