Legislator pantau perundingan KTT Iklim Paris

Paris (ANTARA News) - Anggota DPR RI Nurhayati Ali Assegaf ikut memantau proses perundingan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim yang berlangsung di Le Bourget, Paris, Prancis dan meminta para negosiator memastikan janji negara maju untuk mengatasi perubahan iklim bisa terwujud dalam kesepakatan terikat hukum atau "legally binding".

"Negosiator juga harus menagih janji negara maju untuk membantu negara berkembang mengatasi perubahan iklim," katanya di sela-sela KTT Iklim di Le Bourget, Jumat.

Politisi Demokrat ini mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan luasan hutan mencapai jutaan hektare yang menjadi paru-paru dunia, menurutnya harus ditegaskan kembali di forum internasional itu.

Para negosiator menurut Nurhayati harus proaktif dan meyakinkan negara-negara berkembang lainnya untuk bersama-sama mewujudkan harapan untuk menekan suhu bumi tidak melebihi dua dejarajat Celsius.

Selain memantau proses perundingan KTT Iklim, ia mengatakan bahwa kehadirannya di Paris juga untuk mengikuti pertemuan para anggota parlemen dunia yang digelar di Prancis. Nurhayati merupakan ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen periode 2014-2019.

Sementara Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar mengatakan bahwa hingga hari kelima, perundingan berjalan lambat dan para negosiator seperti menemui jalan buntu.

"Padahal COP Paris ini bukan bukan COP biasa. Kalau semuanya dikembalikan kepada usaha sendiri atau bussines as usual', untuk apa kita semua berkumpul di sini," katanya.

Ia berharap para negosiator dapat menerjemahkan visi dan misi para kepala pemerintahan masing-masing yang disampaikan pada pertemuan "Leader Event" yang digelar pada 30 November 2015. Dalam pertemuan itu, lebih dari 100 kepala pemerintahan hadir dan menyatakan komitmen untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim.

Termasuk pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi hingga 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.

Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pidatonya menegaskan bahwa seluruh pihak harus bersatu dan berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi sehingga suhu bumi tidak melebihi dua derajat.

Indonesia adalah negara dengan luas hutan tropis dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Analisis Greenpeace berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 93,6 juta hektare tutupan hutan primer dan sekunder.