Komisi V DPR: prioritaskan bongkar muat sembako

Kupang (ANTARA News) - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, PT Pelindo III dan pihak terkait di pelabuhan bongkar muat agar memprioritaskan sembilan kebutuhan pokok (sembako) masyarakat, agar tidak terjadi hambatan yang memicu kenaikan harga, jelang Natal.

"Hari Kamis (3/12) kami sudah lakukan kunjungan ke pelabuhan dan berdiskusi dengan Pelindo III agar hal itu diperhatikan," kata Fary kepada Antara di Kupang, Jumat.

Dia mengaku, bersama rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan di beberapa tempat untuk memantau kesiapan menghadapi perayaan hari raya Natal dan akhir tahun.

Di Pelabuhan Pelindo III Tenau, Kota Kupang kemarin, kata Fary, pihaknya meminta kepada manajemen Pelindo untuk mengantisipasi lonjakan harga dan keberadaan stok sembilan bahan pokok (Sembako) di Kota Kupang dan sekitarnya, dengan memprioritaskan bongkar muat sembako di Pelabuhan Pelindo III tersebut.

Prioritas bongkar muat untuk sembilan bahan pokok masyarakat itu kata anggota Fraksi Gerindra tersebut, penting untuk kelancaran distribusi ke pasaran, agar pemenuhan kebutuhan masyarakat jelang Natal dan tahun baru tidak tersendat.

"Jika bongkar muat diperlambat, penyalurannya ke pasaran terlambat, sementara kebutuhan masyarakat kian tinggi, maka konsekuensinya akan terjadi kenaikan harga jual di pasar. Hal itulah yang tidak kami inginkan," kata Fary yang juga mengaku datang bersama pejabat Dirjen Perhubungan dan pihak.

Menurut dia, dengan kelancaran bongkar muat dan distribusi ke pasaran, ketersediaan sembako di pasaran akan sangat tersedia, sehingga menutup kemungkinan terjadi spekulasi penaikkan harga jual di pasaran.

"Kalau barang tersedia, dan layanan kebutuhan lancar, maka harga akan bisa ditekan dan tetap pada harga jualnya alias tidak naik," katanya.

Dia berharap, standar operasional yang harus dilakukan Pelindo III tidak lagi dilanggar dengan sejumlah alasan, hanya untuk kepentingan pribadi.

"Kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan jika pihak otoritas bongkar muat melakukan hal-hal di luar ketentuan yang merugikan masyarakat. Kami dipilih oleh rakyat untuk membantu dan menolong pemenuhan kebutuhan masyarakat," katanya.