ABUPI terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Khusus (TerSus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan peranan dan kontribusi ABUPI dibbidang kepelabuhan Indonesia saat ini masih sedikit.
Aulia dalam siaran pers ABUPI mengatakan pemerintah sebaiknya mengajak pihak swasta untuk mengelola pelabuhan bukan hanya diberikan kepada BUMN atau pemerintah daerah, apalagi saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Lebih lanjut, Aulia mengemukakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di ABUPI mampu membangun pelabuhan-pelabuhan di Indonesia maupun pengelolaan, untuk itu ABUPI siap membantu program pemerintah untuk meningkatkan bidang kemaritiman.
“Sesuai tujuan, ABUPI ingin mewujudkan cita-cita Bangsadan Negara secara aktif dalam pembangunan nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Undang-UndangDasar 1945,” ujarnya dalam acara Members Gathering ABUPI di Jakarta, 2 Desember 2015,
Pembangunan, Pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan, merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail.
Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang "kaya" dansistematis.
ABUPI menilai persoalan lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan yang berada di wilayah-nya, tanpa memperhatikan kemampuan dan ketersediaan fasilitas.
Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan pelabuhan-pelabuhan yang yang memadai yang bisa disinggahi kapal-kapal besar, selain itu masalah infrastruktur didalam pelabuhan baik untuk bongkat muat, keluar masuk kendaraan angkut dan juga infrastruktur lainnya masih perlu dikembangkan.
Menurut ABUPI, untuk itu pengembangan pelabuhan tidak bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tapi juga diperlukan keterlibatan pihak swasta (BUMS) dan pihak pemerintah daerah (BUMD) dalam mengembangkan pelabuhan tersebut.
Nilai potensi ekonomi yang tinggi di yang terkait di dalam industri maritim seperti antara lain, industri pelayaran, industri galangan kapal, industri perikanan, industri logistik, industri pariwisata sudah pasti memerlukan infrastruktur pelabuhan sebagai fasilitas utama didalam menggerakkan rodakegiatan-nya dan juga dari kegiatan yang terjadi akan bisa menimbulkan kegiatan – kegiatan industri turunan seperti misalnya industri pengiriman/pengangkutan barang, industri pergudangan, industri pengolahan/pengalenganikan, industri perhotelan, dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina ABUPI Zaldy Masita mengatakan, ABUPI yang beranggotakan BUMs dan BUMD siap memainkan peran aktif di bidang badan usaha kepelabuhanan dalam rangka mewujudkan poros maritim national.
ABUPI siap bersama-sama dengan pemerintah ikut serta dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan penunjang, selain itu ABUPI juga turut serta mewujudkan logistics cost national dan meningkatkan daya saing dalam memasuki MEA 2016.
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
