Menteri Susi ingin semakin banyak investor dari Rusia

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin semakin banyak investor dari Rusia yang menanamkan modalnya di Indonesia mulai dari sektor kelautan dan perikanan hingga sektor pariwisata yang banyak potensinya.

"Indonesia adalah tempat terbaik investasi. Saya melihat, Indonesia dan Rusia akan menjadi partner bisnis yang baik," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangannya, Kamis.

Untuk itu, Susi dalam pertemuan dengan Dewan Bisnis Rusia-Indonesia di Jakarta, Rabu (2/12), juga meminta kepada pihak Rusia guna memberikan masukan yang diinginkannya.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga meminta masukan mengenai beragam permasalahan serta kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan investasi di Indonesia.

Dengan adanya masukan tersebut, lanjutnya, maka Susi bakal memberikan koreksi terutama Indonesia juga bakal menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.

"Kami tak mau terlambat, apalagi menjelang MEA. Kami sangat welcome dengan investasi apa pun," katanya.

Susi juga melihat adanya peluang di sektor pariwisata karena adanya konflik antara Rusia dengan sejumlah negara lainnya.

Selain itu, dalam bidang perikanan, Susi juga berencana mengundang perusahaan Rusia ke Indonesia dalam rangka membangun pabrik pengolahan ikan di sini.

Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menteri untuk bertugas menjaring investasi dari negara lain, dan Susi Pudjiastuti didaulat sebagai menteri penghubung sekaligus penanggung jawab terhadap investasi dua negara yaitu Rusia dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, perusahaan yang menangani masalah nuklir di Rusia, Rosatom, menyatakan siap berinvestasi di Indonesia sekaligus menjadi penampung limbah radioaktif, jika Indonesia siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Hal itu diungkapkan Direktur Pengembangan Bisnis Rosatom Dr Anna Kudryatseva kepada Delegasi Komisi VII DPR RI yang dipimpin Tamsil Linrung seperti dikuti dalam siaran pers KBRI Moskow yang diterima Antara London, Selasa (17/11).

Tamsil Linrung yang didampingi beberapa anggota Komisi VII dan pejabat KBRI Moskow menjelaskan kebutuhan energi Indonesia diproyeksikan meningkat hingga tahun 2019, namun alternatif penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik masih memerlukan keputusan politik.