DPD nilai kasus Novanto momentum wujudkan "good governance"

Ini kan moral, terkait diri seseorang dan institusi dalam menjaga moral

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai kasus dugaan permintaan saham PT. Freeport Indonesia oleh Setya Novanto merupakan momentum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau "good governance".

"Praktek tata kelola pemerintahan yang baik harus berjalan, cara-cara yang tidak terpuji tidak boleh terjadi lagi," katanya di Gedung Nusantara V, Jakarta, Kamis.

Irman mengatakan, apa yang terjadi dalam kasus Novanto harus menjadi pelajaran bersama agar praktek-praktek seperti itu tidak terjadi lagi.

Dia meyakini Mahkamah Kehormatan Dewan bekerja dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjaga kewibawaan DPR yang saat ini posisinya sangat terpuruk.

"Untuk menyelamatkan wibawa lembaga, yang sudah dilakukan terbuka harus dilaksanakan sebaik-baiknya," katanya.

Dia menilai kasus Novanto terkait moral seorang pejabat negara yang terkait sebagai individu dan institusi yang sedang dipimpinnya.

Irman mengatakan, apapun putusan Novanto apakah tetap bertahan, mundur atau ada strategi lain namun jangan karena politis.

"Ini kan moral, terkait diri seseorang dan institusi dalam menjaga moral," ujarnya.

Irman meyakini Novanto telah memikirkan langkah politik dan kelembagaan kedepannya, karena yang bersangkutan secara politik merupakan kader Partai Golkar dan partai itu akan memberikan pertimbangannya.

Dia enggan menanggapi terkait etika yang dilanggar Novanto dalam kasus tersebut, namun dirinya menyerahkan sepenuhnya pada MKD.

"MKD sudah bekerja dan kita serahkan saja. Apapun putusan MKD tentu kita tunggu dan masyarakat tidak bisa mendahului yang telah dilakukan MKD," ujarnya.