Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan dua skema pembiayaan perbankan nasional untuk proyek-proyek yang tadinya diusulkan dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Menurut Deputi Bappenas bidang pendanaan pembangunan, Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Kamis, skema tersebut masih akan dibahas oleh Depkeu dan Bappenas. Nantinya itu akan ditetapkan dalam PP tentang pembiayaan perbankan nasional. Kedua skema itu, menurut dia, adalah pembiayaan langsung perbankan kepada industri dalam negeri bersangkutan atau Depkeu melakukan peminjaman ke perbankan untuk kemudian diteruskan ke industri dalam negeri. "Untuk skema yang pertama memang dibutuhkan surat jaminan (letter of comfort) pemerintah, sedangkan skema yang kedua tidak dibutuhkan karena yang melakukan peminjaman kan pemerintah melalui Depkeu," katanya. Pemerintah sendiri menawarkan beberapa proyek yang tadinya diusulkan dibiayai pinjaman luar negeri senilai satu miliar dolar AS untuk dibiayai oleh perbankan. Proyek yang ditawarkan tersebut, yaitu proyek pembangunan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara senilai 225 juta dolar AS dan proyek pengadaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI senilai 816,8 juta dolar AS Industri yang terkait dengan proyek pengadaan alutsista, antara lain PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Krakatau Steel. Di dalam kedua skema tersebut, kata Lukita, hal yang mendasar adalah bahwa besar pinjaman didasarkan pada kontrak pengadaan barang antara industri terkait dengan departmen teknis, yang disesuaikan dengan daftar isian proyek yang dianggarkan oleh Depkeu. Dalam kesempatan itu, Lukita menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan dalam negeri, yaitu kemampuan industri dalam negeri dalam melaksanakan proyek, kemampuan perbankan dalam negeri dalam melakukan penilaian persiapan, dan kemampuan menyiapkan desain proyek. Dari usulan proyek untuk dibiayai pinjaman luar negeri untuk periode 2006-2009 sebesar 40 miliar dolar AS, Bappenas akan memilah-milah proyek apakah bisa dibiayai oleh pembiayaan dalam negeri atau melakukan efisiensi. Outstanding utang pemerintah sendiri per Januari 2007 mencapai sekitar Rp1.332 triliun yang terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp710 triliun dan pinjaman luar negeri Rp621 triliun. Proyeksi rasio utang pada 2007 sendiri adalah 37,7 persen dengan target pada 2009, 31,8 persen.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007