10 capim KPK akan jalani pembuatan makalah

Jakarta (ANTARA News) - Komisi III DPR menjadwalkan 10 calon pimpinan KPK untuk menjalani pembuatan makalah di ruang Komisi III Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

"Calon pimpinan KPK yang kita undang hari ini, bukan cuma delapan tapi 10 calon, kita uandang semuanya," kata anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, di Jakarta, Rabu.

Menurut Junimart, meskipun dua calon pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, sudah menjalani proses pembuatan makalah serta uji kelayakan da kepatutan pada tahun lalu, tapi akan tetap diundang oleh Komisi III.

Komisi III DPR RI menjadwalkan, seluruh calon pimpinan KPK melakukan pembuatan makalah pada 2-4 Desember 2015.

Makalah tersebut, kata dia, isinya seputar penegakan hukum dan isu terkini, serta penyikapan calon pimpinan terhadap persoalan penegakan hukum.

"Melalui makalah, dapat dilihat, wawasan, sikap, jiwa para calon pimpinan KPK. Wawasan yang akan kita lihat, bukan cuma wawasan berpikir, tapi wawasan jiwa mereka," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, setelah semua calon pimpinan KPK mengumpulkan makalah, akan ditentukan lagi dalam rapat Komisi, apakah Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada tahun lalu, harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan lagi atau tidak.

Jika rapat Komisi III memutuskan, Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, tidak menjalani uji kelayakan dan kepatutan lagi, menurut Junimart, maka keduanya akan langsung dipilih bersama delapan nama calon lainnya setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Komisi III DPR RI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK, pada Senin hingga Rabu, 14-16 Desember 2015.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III langsung menyelenggarakan pleno untuk menetapkan pimpinan KPK periode 2015-2019.

Delapan nama calon pimpinan KPK meliputi, Saut Situmorang dan Surya Chandra (bidang pencegahan), Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan (bidang penindakan), Agus Rahardjo dan Sujanarko (bidang manajemen), serta Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif (bidang supervisi dan pengawasan).