Menko Perekonomian-Menaker evalusi implementasi paket deregulasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menggelar rapat evaluasi implementasi paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah secara tertutup.

Darmin mengatakan pertemuannya dengan Hanif di kompleks Menko Perekonomian, Jakarta yang selesai pada Selasa malam, adalah untuk membahas tentang evauasi implementasi dari paket kebijakan terkait ketenaga kerjaan.

"Tadi di rapat dibicarakan, ada beberapa yang oleh Kemenaker dipersiapkan dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah itu sebagian besar sudah selesai, tetapi ada juga yang perlu diskusi lebih lanjut dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," katanya.

Sayangnya, ketika ditanya apa yang harus dibahas tersebut, Darmin tidak menjawabnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Menker Hanif Dhakiri mengatakan dalam rapat tersebut memang dalam rangka mengevaluasi seluruh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kementeriannya dalam rangka menindaklanjuti beberapa kebijakan deregulasi yng telah dikeluarkan pemerintah.

Langkah tersebut, kata dia, mulai soal pengupahan tenaga kerja, kemudian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lalu pengawasan terkait persoalan izin-izin yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang diintergrasikan dalam izin mendirikan bangunan.

"Itu juga biar memberikan kemudahan dalam dunia usaha dengan izin mendirikan bangunan terutama soal keselamatan dan keamanan pekerjanya," kata dia.

Hanif juga menjelaskan dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai kawasan ekonomi khusus yang katanya akan muncul pada paket kebijakan baru, berkaitan dengan bagaimana hubungan dalam membangun industri yang lebih harmonis, produktif dan sehat, sehingga tidak menciptakan tekanan dalam dunia usaha.

"Pada kawasan ekonomi khusus ini bener-bener bisa berkembang dan kita siapkan regulasi yang diperlukan, diskusi mengenai arahannya mau kemana kita melihat seluruh aturan yang ada terkait dengan keberadaan serikat pekerja, memberikan undang-undang serikat pekerja dan sebagainya," kata Hanif menambahkan.