Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, mempertanyakan sekaligus mencermati secara seksama sikap gigih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terus menggalang kekuatan ke arah amandemen UUD 1945, padahal hal itu belum merupakan masalah prioritas saat ini. "Amandemen tersebut bisa jadi 'bola liar'. Dan dengan amandemen itu harus dipertanyakan terlebih dulu, apakah ada manfaat bagi kepentingan yang lebih besar buat rakyat. Sejauh ini PDIP belum memikirkan masalah amandemen tersebut," kata salah satu Ketua DPP PDIP itu di Jakarta, Kamis. Dia lalu mempertanyakan lebih lanjut, bukankan saat ini pihak MPR yang bertugas menyosialisasikan hasil amandemen UUD 1945 dua tahun lalu masih belum selesai dengan tugasnya itu. "Bertolak dari kenyataan inilah, maka bagi kami, amandemen bukan hal yang prioritas dan mendesak untuk dibahas. Sebab, bukankah tugas sosialisasi oleh MPR sekarang belum selesai. Begitu pula dengan fungsi tugas DPD yang diamanatkan UUD 1945 (hasil amandemen terakhir) juga belum optimal. Iya kan," tanyanya lagi. Sikap PDIP, menurut Tjahjo Kumolo, sudah jelas. Yakni, akan mencermati dengan saksama dan hati-hati atas usul amandemen yang digalang DPD. "Yah, kita cermati itu, apalagi upaya dan aksi penggalangan itu sudah didukung beberapa fraksi (di DPR)," katanya menambahkan. Kapitalisme Politik Tjahjo Kumolo atas nama fraksinya lalu mengajak seluruh rakyat untuk memberi pernilaian serta evaluasi, karena jangan sampai akibat belum bisa optimalnya kinerja DPD buat kepentingan rakyat, lalu ada rekayasa mengubah kembali pasal dua dalam UUD 1945. "Ini harus diperhatikan benar-benar. Dan karenanya, terlalu dini kalau ada penggalangan sekarang," ujar Tjahjo Kumolo. Hal berikutnya yang mendapat sorotan pihak PDIP, menurut mantan Ketua Umum DPP KNPI ini, ialah, seharusnya DPD khususnya, dan pimpinan MPR harus melihat prioritas masalah rakyat. "Dengan kasat mata kita bisa melihat hal-hal penting yang menyangkut kebutuhan rakyat akibat berbagai soal yang muncul saat ini. Lalu, apakah urusan amandemen yang baru dua tahun dilaksanakan itu bisa langsung bermanfaat kepada rakyat banyak. Harusnya menunggu kristalisasinya dulu (amandemen yang terakhir)," ujarnya. Kepada semua pihak yang terus bermanuver untuk adanya amandemen kesekian kalinya atas konstitusi negara itu, Tjahjo Kumolo mengingatkan, agar jangan sampai dengan ulah mereka, bukannya menjadilan tatanan lebih baik, tetapi menciptakan terowongan gelap gulita. "Kami mengkhawatirkan terjadinya perubahan-perubahan (amandemen) yang terowongannya gelap gulita. Ujung-ujungnya kan kapitalisme politik," tandas Tjahjo Kumolo dalam nada penuh arti. (*)

Copyright © ANTARA 2007