Semua mata tertuju ke Le Bourget

Paris (ANTARA News) - Keamanan di Le Bourget sekitar 10 kilometer sebelah timur laut pusat Kota Paris, Prancis, diperketat seiring pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (Conference of Parties/COP) ke-21 pada Senin (30/11).

Satu minggu sebelum pembukaan, Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengeluarkan pengumuman terkait akreditasi pers untuk meliput konferensi tersebut.

Menurut Sekretariat UNFCCC, jumlah media massa yang mengajukan akreditasi untuk meliput hampir mencapai dua kali lipat dari fasilitas yang disediakan di the Paris-Le Bourget site yang mampu mengakomodasi 3.000 awak media.

Atas alasan itu pula Sekretariat UNFCCC dan Pemerintah Prancis memutuskan untuk mendistribusikan akreditasi kepada perwakilan media massa setiap negara di dunia secara rata.

Alhasil, tim media massa yang "gemuk" harus rela mengurangi jatah akreditasi untuk dibagikan ke media massa lain.

Indonesia, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim Nur Masripatin, memberangkatkan 415 delegasi, namun negosiator hanya terbatas sampai 61 orang, sedangkan delegasi terbanyak justru datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta.

Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan angka tersebut memang "gemuk" dibandingkan dengan jumlah delegasi yang dikirimkan di COP sebelumnya.

Sebaliknya, Dewan Penasehat Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sarwono Kusumaatmadja justru mengatakan angka 415 tidak "gemuk", karena sebenarnya hanya sekitar 90 orang yang akan berhubungan langsung dengan proses negosiasi dan pertemuan kepala negara.

"Entah kenapa semakin dekat pelaksaan justru semakin banyak berminat untuk ikut (ke Paris), kebanyakan mereka dari swasta, NGO (non-government organization--red). Ini bikin angka bertambah," ujar dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebelumnya memang mengatakan kementeriannya berusaha mendata semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut hadir di COP 21, termasuk semua wartawan.

Data tersebut diserahkan ke KBRI di Paris melalui Kementerian Luar Negeri atas alasan keamanan delegasi, setelah terjadinya aksi teror bom di Paris.

"Biasanya ya sendiri-sendiri, yang dihitung cuma negosiator dan pendampingnya. Kali ini dihitung semua termasuk wartawan, karena itu jumlahnya lebih besar".

Pertemuan Kepala Negara
Sebanyak 147 kepala negara dan perwakilannya akan hadir dan berbicara di sesi pertemuan kepala negara di the Paris-Le Bourget site.

Pada saat konferensi dibuka, dalam waktu hampir bersamaan di ruang berbeda kepala negara akan berkumpul untuk menyampaikan sikapnya secara singkat.

Dalam situs resmi UNFCCC, informasi terakhir menunjukan Presiden Joko Widodo akan berbicara diurutan ke-31.

Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi mengatakan Presiden akan berada di Paris dari tanggal 29-30 November 2015 untuk menyampaikan sikap Indonesia di dunia internasional secara singkat terkait upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sarwono mengatakan perwakilan Pemerintah Prancis berulang kali mencoba mengonfirmasi kehadiran Presiden Joko Widodo. Sebagai Kepala Negara dari negara berpenduduk Islam terbesar di dunia kehadirannya sangat diharapkan, terlebih pascateror bom di Paris.

Sedangkan bagi kepentingan Indonesia, menurut dia, Predisen harus hadir dengan "dignity", menjelaskan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus langkah yang akan diambil untuk memperbaikinya di masa depan.

"Bahwa benar terjadi kerusakan besar akibat kebakaran kemarin tidak perlu sangkal. Justru ini kesempatan untuk menunjukkan kita akan memperbaikinya, dan semua pihak di dunia bisa membantu melakukannya," ujar Sarwono.

Menurut dia, jika 2016 tidak ada lagi karhutla maka dunia akan percaya dengan kesungguhan Indonesia mengurangi emisi. Sebaliknya, jika kebaran kembali terjadi, kepercayaan dunia akan hilang.

Berbeda dengan pelaksanaan COP UNFCCC sebelumnya, kali ini Pemerintah Prancis sengaja mengumpulkan para kepala negara di awal konferensi, dengan harapan sudah akan ada "guideline" yang jelas bagi para negosiator setiap negara.

Dengan demikian, ada hasil konkret berupa komitmen yang mengikat untuk menurunkan emisi GRK dan mencegah kenaikan suhu bumi di atas dua derajat celsius.

Sebagai perwakilan dari masyarakat sipil sekaligus Perwakilan Global Catholic Climate Movement (GCMM) Romo Paul Rahmat mengatakan COP 21 yang digelar di Paris merupakan kesempatan terakhir bagi seluruh negara dunia menyelamatkan bumi dari kehancuran.

Karena itu, ia berharap akan ada hasil konkrit dari Paris dan segera diimplementasikan semua negara.

GCMM justru pada posisi sama dengan kelompok masyarakat sipil lain di dunia yang menyerukan Aksi Global untuk Keadilan Iklim 2015 yang menuntut mereka yang akan bernegosiasi di Le Bourget, Paris, Prancis mau menyepakati batas maksimal kenaikan suhu bumi 1,5 derajat celsius.

Sedangkan di Indonesia, ia mengatakan Pemerintah harus transparan dalam penanganan perubahan iklim kali ini. Karena apa yang dikerjakan sebelumnya, yakni untuk menurunkan emisi GRK 26 persen pra2020 saja tidak terdengar hasilnya.

"Harus transparan, masyarakat harus bisa mengikuti apa saja yang akan dikerjakan, hasilnya seperti apa. Sehingga masyarakat merasa benar-benar dilibatkan dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca," ujar dia.