Jakarta (ANTARA News) - Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata Indonesia ditargetkan bisa menempati posisi tiga besar di kawasan ASEAN mulai 2016.
"Saya janji tahun depan SDM kita bisa tiga besar di ASEAN dari sisi kualitas," kata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Prof Dr. HM Ahman Sya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, saat ini posisi SDM pariwisata Indonesia berada pada peringkat kelima se-ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
Menurut Ahman Sya, SDM pariwisata Indonesia kalah dengan Filipina dari sisi penguasaan bahasa asing, penguasaan IT, dan manajemen.
"Sebenarnya mudah bagi kita kalau ingin meningkatkan kualitas SDM kita karena perguruan tinggi pariwisata kita sudah banyak," katanya.
Pihaknya mendata setiap tahun rata-rata lulusan sekolah pariwisata di Indonesia mencapai 100.000 orang dari 107 perguruan tinggi dengan 50 persen di antaranya tersertifikasi standar ASEAN.
"Melalui berbagai terobosan yang melibatkan banyak pihak termasuk rapat koordinasi yang secara berkala akan kita lakukan saya yakin 2016 SDM pariwisata kita bisa masuk posisi tiga besar terbaik di ASEAN," katanya.
Menurut dia, upaya penyatuan persepsi antar pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi dan sekolah pariwisata sangat penting untuk menentukan arah pengembangan SDM pariwisata ke depan.
Pihaknya menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peningkatan Kualias Pendidikan Tinggi Pariwisata dalam upaya melakukan sinkronisasi dan penyesuaian kurikulum yang telah ditetapkan dalam ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) seiring mulai diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada akhir 2015 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 30 November 2015.
Rakernas tersebut mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata di Indonesia".
Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan Kemenpar Wisnu Bawa Tarunajaya menjelaskan penggunaan tenaga terdidik di sektor pariwisata tidak lepas dari dua kondisi yang mempengaruhinya.
"Kondisi pertama awal perkembangan industri pariwisata di Indonesia diawali dengan munculnya beberapa hotel dan juga industri jasa lainnya sebagai bukti tekad bangsa Indonesia ingin mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan devisa negara," katanya.
Ketika itu, kata dia, tenaga kerja di industri jasa ini berasal dari masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan.
Bahkan pada saat itu, tidak sedikit pula tenaga kerja di industri ini berasal dari masyarakat yang hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar atau menengah, asal memiliki keinginan dan bersedia bekerja di industri ini.
Kondisi ini menunjukkan bahwa industri pariwisata di Indonsia berkembang lebih dahulu dibandingkan berdirinya Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata di Indonesia hal ini karena dipicu oleh kebutuhan SDM yang terampil dan profesional agar dapat bersaing di tingkat global.
Kondisi kedua, Wisnu menambahkan seiring dengan perjalanan waktu akhir 2015 mulai diberlakukan MEA yang menerapkan aliran bebas pada; barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara ASEAN, yang mendorong Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM sektor pariwisata agar unggul dalam MEA.
Sebagai implemenasi dari aliran bebas tenaga kerja terdidik di sektor pariwisata di masyarakat ASEAN telah ditetapkan ACCSTP.
"Menyikapi dan mempertimbangkan dua kondisi tersebut, Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan menyelenggarakan Rakernas dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan agar menyelaraskan antara kurikulum pada pendidikan tinggi dan stakeholder pariwisata dalam menyikapi isu-isu strategis pendidikan kepariwisataan yang berkembang di era MEA saat ini," kata Wisnu Bawa Tarunajaya.
Sejumlah isu pariwisata ASEAN yang berkembang anara lain; internasionalisasi pendidikan tinggi, ASEAN Community 2015, ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA), Tourisme ASEAN Competency (ACCSTP), perombakan kurikulum pariwisata secara nasional di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) yang akan diberlakukan pada 2016, diakuinya pariwisata sebagai disiplin ilmu mandiri, Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance), serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Sementara itu dalam mengantisipasi diberlakukannnya pasar bebas ASEAN, Kemenpar bersama stakeholder pariwisata menggencarkan program kegiatan peningkatkan kualitas SDM pariwisata yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pelatihan dasar kepariwisataan dan sertifikasi yang tahun ini ditargetkan sebanyak 17.500 tenaga kerja pariwisata dan akan naik menjadi 35.000 sertfikasi pada 2016.
Rakernas diikuti para peserta dari perguruan tinggi; asosiasi/lembaga pariwisata; industri dan usaha pariwisata, serta kementerian terkait dengan menghadirkan sejumlah nara sumber antara lain; Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristekdikti Prof. DR. Intan Ahmad, Ph.D, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Prosefesi Ir. Sumarna F. Abdulrahman M.Sc, Founder Egology Indonesia Dwi Harry Nugraha, Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Prof. AzrilAzahari, Ph.D., Education Director Indonesia Congress & Convention Associatio(INCCA) Dr. Christina L Rudatin, Ketua Akpar Medan Faisal Kasim, S.ST.Par. MM.Par.,CHE, dan Ketua LSP Pihak-1 STP Nusa DuaBali Drs. Dewa Ketut Sujatha, M.Si.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015