Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan membangun 19 Rumah Susun Sederhana (Rusuna) di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) mulai tahun ini, kata Deputi Bidang Pembiayaan Rumah Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Zulfi Syarif Koto di Jakarta, Rabu. "Kita mengusulkan anggarannya untuk lima `twinblok` dari Menpera, sedangkan 14 `twinblok` sisanya dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum," kata Zulfi Syarif Koto disela rapat loka karya Percepatan Pemanfaatan rumah susun sederhana. Menurut Zulfi, pembangunan 19 Rusuna itu merupakan upaya mempercepat realisasi pembangunan pemukiman di perkotaan yang menjadi komitmen pemerintah pasca terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya belum lama ini. Menurutnya, dari rapat hasil rapat koordinasi bersama Presiden disepakati untuk bersama-sama melakukan pembangunan di kawasan Jabodetabek untuk mendukung Keputusan Presiden No.22/2006 tentang pembangunan rusun di kawasan perkotaan. Dijelaskannya, dengan alokasi tersebut sedikitnya ada anggaran sekitar Rp171 miliar yang bisa dialokasikan untuk mempercepat pembangunan rusun di Jabodetabek. "Dengan anggaran tersebut kita bisa memulai pembangunan sekitar 3 tower suruna dengan 12-14 lantai," jelasnya. Dikatakannya, penyediaan pasokan rusuna dengan kebutuhan yang ada saat ini masih cukup besar, sehingga masih sulit untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk itu, perlu ada gerakan bersama yang didukung semua pihak baik pemerintah daerah dan pusat serta pelaku bisnis agar hal tersebut bisa dicapai. Untuk mengejar target pembangunan rusuna sebanyak 1.000 tower, sangat sulit untuk mengandalkan anggaran dari pemerintah, sehingga butuh partisipasi swasta dan sinergi BUMN untuk percepatannya. "Biaya untuk merealisasikan 1 `tower` rusuna 20 lantai butuh dana sekitar Rp 50-60 miliar," jelasnya. Menurutnya, sesuai dengan hasil kesepakatan ini pula kawasan kota Jakarta hanya akan di priorotaskan pembangunan hunian bertingkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan. "Pemda DKI sudah memberikan izinnya untuk pembangunan rusun di perkotaan. Malah ada usul agar di banguan di Bukit Duri diatas lahan 1 hektar milik pemda," ujarnya. Terkait dengan harga jual rusun yang saat ini dirasakan masih cukup berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekitar Rp 149 juta per unit, Zulfi menjelaskan, ada beberapa faktor yang menentukan yang berbeda untuk rumah sederhana sehat (RSh) diantaranya biaya kontruksi, izin, pajak , tanah dan infrastruktur. "Untuk rusun 70 persen merupakan biaya kontruksi yang tidak bisa ditawar dan sisanya biaya lain-lain tersebut masih bisa untuk ditekan," jelasnya. Pemerintah, katanya, mempunyai beberapa terobosan untuk menekan harga tersebut diantaranya menciptakan subsidi silang bagi rusun yang dibangun secara terpadu dengan unit komersil di lantai bawahnya. "Unit komersil tersebut akan bisa mensubsidi unit rusun, sehingga akan lebih murah," katanya. Zulfi juga mengusulkan agara Perum Perumnas diberikan kewenangan khusus sebagai pengelola rusun untuk menekan biaya pengelolan yang lebih terjangkau bagi MBR. "Biaya pengelolan yang dikeluarakan oleh masyarakat yang tingal di rusun Bendungan Hilir menurut data biayanya sama dengan yang tinggal di apartemen," ungkapnya. Menurutnya, jika Perum Perumnas diberikan penugasan untuk mengelola rusun maka biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah, karena ada dana PSO (public service obligation) dari pemerintah.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007