Oposisi: tuduhan rencana melawan pemerintah Thailand tak terbukti

Bangkok (ANTARA News) - Salah satu kelompok oposisi besar, Jumat, mengatakan tuduhan Perdana Menteri Thailand bahwa oposisi berencana menyerang beberapa pejabat tinggi, tidak berdasar dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari penyelidikan korupsi.

Tuduhan korupsi, yang melibatkan pembangunan taman untuk menghormati kerajaan Thailand, mengancam gerakan anti-korupsi oleh penguasa, yang merebut kekuasaan pada 2014 dan bertekad membersihkan pemerintahan serta menjaga citra kerajaan.

Tuduhan korupsi itu, yang diungkapkan media Thailand dan kelompok oposisi, membuat negara mencemaskan penurunan kesehatan Raja Bhumibol Adulyadej (87).

Pada Kamis, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menuduh Fron Bersatu untuk Demokrasi (UDD) yang mendukung pemerintahan yang digulingkan Prayuth pada 2014, berada di balik rencana serangan terhadap tokoh-tokoh pemerintah dalam sebuah acara bersepeda pada 11 Desember untuk menghormati Raja Bhumibol.

Polisi sudah menyelidiki tuduhan korupsi seputar acara tersebut.

Juru bicara UDD Thanawut Wichaidit mengatakan tuduhan itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan penyelewengan dana 1 miliar baht (27,94 juta dolar AS) untuk pembangunan Taman Rajabhakti, yang menampilkan patung-patung raksasa raja-raja Thailand terdahulu.

"Kasus korupsi taman ini melibatkan angkatan darat dan pemerintahan militer, dan tuduhan penyelewengan muncul di media," kata Thanawut, seperti diberitakan Reuters.

"Baju merah tidak akan pernah menimbulkan masalah pada hari penting nasional," katanya, merujuk pada nama kelompok yang banyak dikenal.

Juru bicara pemerintah militer menolak berkomentar.

Polisi mengatakan, Kamis, mereka telah mengungkap rencana oleh oposisi pemerintah untuk melancarkan serangan bersenjata saat berlangsungnya acara tersebut.

Dua pria, seorang mantan polisi dan seorang warga sipil ditahan pekan ini terkait dengan dugaan rencana itu, dan surat perintah penangkapan juga telah dikeluarkan untuk tujuh orang lainnya, kata polisi.

Perkara taman itu serta penyelidikan atas sekelompok orang yang dituduh mengaku punya hubungan dengan kerajaan, muncul ketika pemerintah militer tengah mengatasi kasus-kasus penghinaan kerajaan, dengan angka penuntutan kasus itu melonjak sejak kudeta 2014.

Pemerintah militer juga berjuang memulihkan ekonomi setelah kekuasaan militer berjalan selama 18 bulan.

"Militer berada dalam kanker tahap akhir," kata Thanawut, "Ini akan membunuh mereka sendiri karena salah urus ekonomi dan karena tuduhan korupsi."

(Uu.S022)