"Perbaikan kualitas data tanaman pangan menyangkut data produksi, data luas panen dan data produktivitas," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin dalam acara "Data Pangan Sebagai Evidence Based Policy Making," di Gedung BPS, Jakarta, pertengahan pekan ini.
Menurut Suryamin, dalam bisnis proses data tanaman pangan tersebut akan mengikuti tiga tahap yaitu pengumpulan data, pengolahan dan perhitungan produksi kemudian diseminasi untuk dijadikan statistik resmi BPS.
Pengumpulan data data dilakukan dari statistik pertanian (SP) untuk padi, palawija dan lahan untuk mendapatkan luas tanam, luas panen dan luas puso/rusak, serta luas baku lahan sebagai alat kontrol estimasi luas paneN pada akhir tahun.
Metodologi pengumpulan luas data panen meliputi pendekatan area, dimana data dikumpulkan per kecamatan, frekuensi pengumpulan data bulanan, dengan sumber informasi kelompok tani, aparat desa dan sumber informasi sekunder lainnya.
"Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui metodolgi rumah tangga yang mengusahakan komoditas tanaman pangan, pemilihan sampel oleh BPS, pengumpulan data setiap caturwulan atau subround, survey ubinan yang hasilnya diekstrapolasi untuk estimasi produktivitas per hektar," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan S. Happy Hardjo mengatakan khusus tahun 2015, BPS akan melakukan evaluasi data produksi tanaman pangan khususnya padi/beras.
Selanjutnya koreksi data produksi dan peramalan kilas balik (backasting) dan penyermpurnaan metodologi estimasi luas panen dan produktivitas.
"Kami juga akan melanjutkan uji coba sampel area (KSA) dengan menanfaatkan data citra satelit/foto udara untuk memperkirakan luas panen padi dengan kerjasama BPS, BPPT dan Kementan," ujar HaPpy Hardjo.
Ia menjelaskan, khusus kerja sama dengan BPPT sudah dilakukan sejak tahun 2015 dengan lokasi uji coba di dua kabupaten yaitu Indramayu dan Garut, Jawa Barat uji coba pertama.
Selanjutnya uji coba kedua tahun 2016 di seluruh kabupaten di Propinsi Jawa Barat, ketiga di semua propinsi di Pulau Jawa pada 2017, serta implementasi di seluruh propinsi di Indonesia pada 2018.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan BPPT sesungguhnya direkomendasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UK4P) di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Program ini memiliki kendala soal keterbatasan anggaran, namun tetap dilanjutkan karena dinilai bagian dari upaya perbaikan kualitas data," tegasnya.
Terkait diseminasi data, Happy Harjo mengatakan sebelum data disajikan terlebih dahulu dilakukan validasi (rekonsiliasi data secara berjenjang setiap subround) sehingga diperoleh satu angka di Indonesia dari BP$S dan Kementerian Pertanian.
"Alurnya, validasi data di tingkat propinsi oleh BPS Provinsi dan Dinas Provinsi bersama BPS Kabupaten/Kota, tingkat nasional BPS RI dan Kementan bersama BPS Provinsi dan Distan Provinsi, dan Public Release dan diseminasi data dilakukan di BPS Provinsi dan BPS RI," ujarnya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
