Hal itu diungkapkan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi dalam acara peluncuran Otorisasi Sertifikasi Digital dan Peralatan Sandi Karya Mandiri di Jakarta, Kamis.
"Sekira 20-50 situs milik instansi pemerintah atau yang beralamat domain go.id mendapat serangan dari para peretas setiap harinya, itulah tantangan terbesar penerapan e-government," kata Djoko.
Oleh karena itu, lanjut Djoko, Diperlukan sistem pengamanan informasi yang mampu mengakomodir terpenuhinya syarat-syarat keamanan, yakni integritas, otentitas, kerahasiaan dan antisangkal.
Djoko mengatakan sertifikasi elektronik harus ditertibkan dan dikelola oleh pihak terpercaya sebagai jaminan atas keabsahan dan integritas dari pihak-pihak yang terlibat dalam elektronik tersebut.
Untuk itu, Lemsaneg meluncurkan OSD dan Palsan Karya Mandiri, yang berbasis pada sejumlah pemanfaatan yang pernah dilakukan sejumlah instansi pemerintahan terhadap produk-produk Lemsaneg, seperti pengadaan elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pajak elektronik, informasi Dewan Ketahanan Nasional dan DIPA elektronik Dirjen Anggaran Kemenkeu.
Djoko sendiri menyatakan bahwa sistem yang dikelola Lemsaneg antiretas.
"Sejauh yang sudah kami kelola belum pernah ada yang dijebol oleh para peretas," katanya.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
