Kereta api cepat Bandung-Jakarta gunakan teknologi "driverless"

Safety indeks level ini tertinggi di dunia dan baru negara China saja yang menggunakan

Bandung (ANTARA News) - Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta akan menerapkan teknologi driverless (tanpa pengemudi/masinis) dan Safety Indeks Level IV dari Tiongkok, ungkap Direktur Utama Kereta Api Cepat Indonesia-China, Hanggoro.

"Termasuk driverless, tapi secara psikologi masih ada driver yang bertugas buka tutup pintu, mengawasi penumpang, memantau situasi di jalur ada apa," kata Hanggoro, di sela Seminar Institution of Railway Signal Engineer, di Kota Bandung, Kamis.

Ia menuturkan, teknologi Safety Indeks Level IV tersebut memiliki beberapa kelebihan di antaranya tidak ada lagi ruang bagi kecelakaan yang disebabkan oleh human error.

"Safety indeks level ini tertinggi di dunia dan baru negara China saja yang menggunakan. Kelebihannya semua faktor diperhitungkan sehingga tidak ada space untuk human errors," kata dia.

Menurut dia, teknologi train control di Indonesia dimulai dengan pemasangan ATP (automatic train protection) yakni sebuah teknologi train control yang dapat mengendalikan kereta api secara otomatis apabila terjadi kelalaian masinis sehingga kereta api tidak akan melanggar sinyal.

Saat ini, kata dia, pihaknya terus berbenah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan kereta api cepat Bandung-Jakarta ini.

"Yang pasti kita terus berupaya memperbaiki membangun SDM dengan cara kita sekolahkan lagi atau magang di luar negeri," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan ground breaking proyek pembangunan Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta ditargetkan akan dimulai pada April 2016.

"Dan alhamdulillah Bapak Gubernur Jabar sangat mendukung atas penugasan dan pembangunan KA cepat. Dengan pembangunan kereta api cepat ini maka koridor Bandung-Jakarta agar lebih cepat lagi. Manfaat bagi seluruh masyarakat di sepanjang koridor ini," ujar dia.

Pihaknya saat ini beberapa perizinan dan rekomendasi sedang diproses baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.