DPR minta peta penanganan aset negara

Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Sekretariat Negara untuk menyiapkan rincian data dan peta jalan (road map) terkait penanganan aset negara oleh PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran.

Hal itu merupakan salah satu kespulan dari rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteria Sekretaris Negara Pratikno di Gedung DPR, Selasa, demikian dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam rapat kerja tersebut juga dicapai kesepakatan dan komitmen Komisi II DPR RI dan Kemensetneg untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset Negara dengan pembahasan secara lebih mendalam pada Panitia Kerja (Panja) Aset Negara Komisi II DPR RI.

Kementerian Sekretariat Negara juga sepakat untuk melakukan penelaahan secara lebih mendalam terkait dengan pengalihan lahan Blok D-10 Kemayoran dengan menggunakan instrument hibah yang akan digunakan untuk pembangunan wisma atlet, serta akan dibahas lebih lanjut dengan Komisi II DPR RI.

Sedangkan mengenai sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat, BUMN, Lembaga Pemerintah, dan TNI/Polri, Komisi II DPR RI meminta kepada Sekretaris Kabinet untuk melakukan inventarisasi terhadap kasus-kasus tersebut, serta mengordinasikan dan mendorong pihak-pihak terkait untuk dapat segera mengupayakan penyelesaiannya, atau dibawa dalam Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi II DPR RI.