Muhammadiyah ingin sidang MKD digelar terbuka

Ini bisa jadi langkah DPR untuk mempertegas legitimasinya

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqqodas mengatakan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam kasus dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia dilakukan secara terbuka.

"Untuk tahapan tertentu sebaiknya dilakukan secara terbuka. Tahapan itu tentu nanti MKD yang bisa menentukan urgensinya di mana," kata Busyro usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.

Dia meminta semua pihak menghargai proses persidangan karena MKD merupakan lembaga perwakilan rakyat.

"MKD itu kan lembaganya DPR, pilar demokrasi, representasi rakyat dan perlu dihormati agar bisa berjalan on the track. Kami berkepentingan agar MKD bisa berjalan sesuai dengan relnya," kata Busyro.

Bila sidang MKD dilakukan terbuka, maka itu dapat mendorong Mahkamah bersidang secara terbuka dan transparan.

"Ini bisa jadi langkah DPR untuk mempertegas legitimasinya sehingga diharapkan MKD dapat berjalan secara adil. Kemudian, kalau nanti ada unsur hukumnya, biar aparatur hukum yang menindaklanjuti," jelasnya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah mengajak semua pihak untuk menghormati proses di MKD dalam kasus ini.

"Saya sampaikan kita harus hormati proses di MKD," kata Presiden.

Presiden mengakut terus mengikuti perkembangan isu-isu terkini di media sosial termasuk ungkapan "papa minta pulsa" sudah berubah menjadi "papa minta saham".

Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan politikus yang mencatut nama Presiden dan Wapres dalam upaya perpanjangan kontrak Freeport, sekaligus meminta saham perusahaan itu.