Faktanya kalau 269 kabupaten/kota ini Pilkada sendiri sendiri, anggarannya hampir Rp4 triliun, tapi setelah ini dilakukan secara serentak, aneh bahwa anggarannya justru mencapai hampir Rp7 triliun, ini kan kenaikan yang dahsyat,"Makassar (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite I yang membidangi Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Umum serta Pemerintah Daerah AM Iqbal Parewangi mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung secara serentak justru boros anggaran.
"Faktanya kalau 269 kabupaten/kota ini Pilkada sendiri sendiri, anggarannya hampir Rp4 triliun, tapi setelah ini dilakukan secara serentak, aneh bahwa anggarannya justru mencapai hampir Rp7 triliun, ini kan kenaikan yang dahsyat," kata AM Iqbal Parewangi di sela kunjungan kerja di Makassar, Senin.
Ia mengatakan besarnya anggaran untuk Pilkada ini salah satunya disebabkan karena tingginya anggaran pengamanan Pilkada. Karenanya, ia berharap kualitas pelaksanaan Pilkada ini akan sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan.
DPD RI, jelas dia telah membentuk "desk" khusus untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada ini.
"Kami ingin menggali kesiapan KPU dan Panwaslu, pembiayaan, mekanisme sanksi dan pelaporan sengketa pilkada, serta bagaimana evaluasi kampanye pasangan calon," jelasnya.
Iqbal mengungkapkan pada kesempatan kunjungan kerja ini, pihaknya akan meninjau kesiapan Kabupaten Maros dan Gowa dalam melaksanakan Pilkada serentak.
"Untuk hari ini dua kabupaten, nantinya kesebelas kabupaten akan kami tinjau," ujarnya.
Nantinya, Komite I akan membuat rekomendasi terkait hasil pengawasan tersebut.
Pewarta: Nurhaya J. Panga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
