"Pembahasan rancangan anggaran akan dilakukan secara maraton, bahkan tidak mustahil akan dilakukan pembahasan hingga malam hari," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi di sela rapat paripurna pandangan umum fraksi di DPRD Kota Yogyakarta, Senin.
Meskipun tenggat waktu pembahasan hanya tersisa satu pekan, namun Fahmi tetap optimistis target tersebut dapat dilalui karena seluruh pihak baik eksekutif maupun legislatif memiliki komitmen untuk bisa menyelesaikan anggaran sesuai target.
Sejumlah tahapan yang masih harus dilalui dalam proses pembahasan anggaran di antaranya adalah jawaban wali kota, uji publik, finalisasi anggaran dan tahap akhir yaitu kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.
"Kami jadwalkan pada Jumat (27/11) sore bisa dilakukan uji publik bersama tokoh masyarakat dan malam harinya langsung finalisasi sehingga pada Senin (30/11) bisa ditetapkan," katanya.
Penetapan APBD 2016 harus bisa diselesaikan paling lambat akhir November untuk menghindari sanksi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi, disampaikan beberapa tanggapan terhadap nota keuangan dari Pemerintah Kota Yogyakarta di antaranya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kami berharap ada kejelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta Sigit WIcaksono.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah untuk menyampaikan proyeksi konstribusi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yaitu PDAM Tirtamarta, Bank Jogja dan Jogjatama Vishesha terhadap pendapatan daerah.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Yogyakarta Agung Damar Kusumandaru mengatakan, pemerintah perlu bersikap tegas terhadap usaha yang tidak berizin.
"Usaha yang tidak berizin mulai dari hotel dan toko minimarket sudah menginjak-injak harga diri pemerintah kota. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap tegas menegakkan aturan," katanya.
Hal yang sama disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fauzi Noor Afsochi yang meminta instansi terkait pemberi izin dan penegakan aturan bisa berkoordinasi untuk menindak tegas pengusaha yang melanggar perizinan.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
