Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku masih terus memeriksa dan meneliti Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan bahkan menyisir satu per satu anggaran itu.
"Sampai dengan saat ini, KUA-PPAS masih terus saya periksa satu-satu. Setiap anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saya lakukan penyisiran," kata Basuki yang biasa disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, Ahok menyatakan waktu pengesahan KUA-PPAS akan mengalami keterlambatan dari rencana semula, yakni hari ini.
"Tapi saya rasa tidak apa-apa kalau pengesahannya mundur beberapa hari. Karena yang lebih penting adalah pembahasan yang benar melalui sistem e-planning dan e-budgeting," ujar Ahok.
Dia menuturkan selama ini ada salah pengertian dalam pembahasan KUA-PPAS, yakni pembahasannya masih manual, sedangkan dia menginginkan dilakukan dengan sistem elektronik.
"Justru saya baru sadar kalau ternyata pembahasan KUA-PPAS itu dilakukan secara manual ketika melakukan penyisiran anggaran di tiap-tiap SKPD. Makanya saya tahan dulu, saya ingin dilakukan dengan e-planning dan e-budgeting," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan dengan dilakukannya pembahasan melalui sistem e-planning dan e-budgeting, anggaran dapat dikunci dengan mudah, selain jika terjadi perubahan anggaran dapat cepat diketahui.
"Kalau pakai sistem komputer, anggaran yang sudah diusulkan bisa dikunci, tidak bisa lagi diubah-ubah. Selain itu, seluruh data yang dimasukkan juga akan terekam dengan baik," tutup Ahok.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
