Pelindo rugi miliaran rupiah akibat penghentian bongkar muat

Semarang (ANTARA News) - PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah mengaku merugi hingga miliaran rupiah akibat penghentian bongkar muat oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Tanjung Emas.

"Secara ekonomi total kerugian akibat penghentian kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas tersebut mencapai Rp300 juta/hari dan multiplier effect terhadap kerugian ekonomi bisa mencapai hingga Rp1 miliar," kata Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto melalui keterangan resminya di Semarang, Minggu.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah tegas terkait kondisi tersebut.

"Bagi kami penghentian aktivitas bongkar muat oleh KSOP Tanjung Emas tersebut merugikan banyak pihak. Usaha Pemerintah untuk menekan biaya logistik terganggu, padahal konektivitas pelabuhan adalah tulang punggung dari program tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi," katanya.

Menurut dia, ketidakjelasan ketentuan dan perilaku oknum birokrasi pemerintahan di kepelabuhanan menjadi salah satu penyebab tidak adanya investasi swasta di bidang pelabuhan.

"Oleh karena itu, sejak tahun 2008 ketika undang-undang nomor 17 tahun 2008 diterbitkan hingga saat ini, hanya ada BUMN, termasuk Pelindo yang melakukan pembangunan pelabuhan umum," katanya.

Menurut dia, tindakan KSOP yang turut mengambil peran sebagai operator, jadi menyimpang dari semangat undang-undang pelayaran yang telah membagi peran para pemangku kepentingan di kepelabuhan, unsur Pemerintah sebagai pengawas dan badan usaha pelabuhan (BUP) sebagai pengelola usaha.

Sebelumnya, penghentian aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang oleh KSOP Tanjung Emas terjadi sejak Kamis (19/11) lalu, diakuinya mengganggu kinerja Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang.

"Penghentian ini telah menghambat kelancaran arus logistik barang. Terganggunya fungsi penting Pelabuhan Tanjung Emas sebagai gerbang keluar masuknya barang, baik domestik maupun ekspor/impor dikhawatirkan oleh banyak pihak dapat berakibat pada lumpuhnya perekonomian daerah, khususnya Provinsi Jawa Tengah," katanya.