... sisi Amerika Serikat, melaksanakan operasi untuk memastikan kebebasan bernavigasi, hal ini berdasarkan hukum internasional, dan Jepang mendukung Amerika Serikat dalam hal itu...
Sydney (ANTARA News) - Jepang mendukung kapal perang Amerika Serikat mendekati Kepulauan Spratly, yang disengketakan di Laut China Selatan alias Laut Tiongkok Selatan, Minggu, namun tidak berencana untuk mengirimkan pasukan angkatan lautnya untuk membantu operasi tersebut.

Pada bulan lalu Wahington menyulut amarah Beijing ketika kapal penghancur berpeluru kendali, USS Lassen-DDG 82, berlayar kurang dari 12 mil laut dari satu rangkaian pulau yang diklaim oleh China, di wilayah Kepulauan Spratly.

Pihak berwenang China mengawasi dan memperingatkan kapal-kapal untuk menjauh, namun tidak menghalangi, meskipun Beijing kemudian memanggil duta besar Amerika Serikat untuk China, dan mengadukan apa yang mereka anggap sebagai ancaman bagi kedaulatannya.

Laporan minggu lalu mengatakan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, berkata kepada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, di sela-sela Konferensi APEC 2015, di Manila, mereka akan mempertimbangkan untuk mengirim armada kapal Jepang untuk membantu operasi Amerika di wilayah tersebut.

Tetapi Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, mengecilkan usulan tersebut setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, di Sydney.

"Kami secara aktif telah mencoba membantu menstabilkan wilayah tersebut namun sejauh yang kami khawatirkan tidak ada rencana untuk berpartisipasi dalam operasi kebebasan bernavigasi Amerika Serikat. Pada konferensi Amerika Serikat dengan Jepang (di Manila), saya percaya Perdana Menteri Abe menyampaikan sikap tersebut kepada Presiden Obama," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, tampak kurang tegas, mengatakan, belum ada yang ditentukan, tidak ada keputusan yang diambil, komunitas internasional harus bekerja sama untuk menanggapi situasi tersebut.

"Dari sisi Amerika Serikat, melaksanakan operasi untuk memastikan kebebasan bernavigasi, hal ini berdasarkan hukum internasional, dan Jepang mendukung Amerika Serikat dalam hal itu." ujarnya.

Ketegangan telah meningkat sejak China mengubah formasi karang di Laut China Selatan menjadi pulau kecil yang mampu menampung fasilitas militer, gerakan yang dianggap mengancam kebebasan bernavigasi di wilayah jalur minyak dunia oleh Amerika Serikat.

China tanpa malu-mau lagi semakin agresif mengklaim hampir semua Laut China Selatan, walau ada empat negara ASEAN yang juga mengklaim kedaulatan secara sebagian dan sendiri-sendiri atas perairan itu. 

Atas kelakukan China itu, Washington berulang kali mengatakan mereka tidak menganggap klaim sepihak China itu. 

Dalam pengumuman resmi pasca pertemuan di Sydney, Jepang dan Australia meminta para penuntut untuk menghentikan reklamasi lahan, konstruksi, dan penggunaan militer lahan yang ada di Laut China Selatan.

Mereka juga mendesak para penuntut untuk mengendalikan diri, mengambil langkah untuk meringankan ketegangan dan menghindari aksi provokatif yang dapat meningkatkan ketegangan.

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015