"Tidak ada lagi aktivitas pengolahan emas di wilayah ini, pemerintah daerah pun tidak akan mengeluarkan surat izin operasional untuk sementara waktu," ujar Indra, Sabtu.
Pengolahan hasil pertambangan khususnya emas, harus memperoleh izin resmi dari pemerintah, agar seluruh aktivitas pertambangan dan pengolahan yang menggunakan bahan-bahan kimia tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Termasuk tidak akan memberikan izin pengolahan tambang emas kepada PT Makale Toraja Mining yang memang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2014.
Indra menjelaskan, izin operasional perusahaan tersebut tidak dibenarkan, sebab pengajuan titik ordinatnya saja tidak sesuai sebab menjangkau wilayah Palu, Sulawesi Tengah padahal operasionalnya akan berlangsung di wilayah Kecamatan Sumalata Timur.
Ditambah lagi wilayah Gorontalo Utara memang akan dibersihkan dari aktivitas pertambangan yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan.
Ia mengaku menyesalkan jika ada pihak pemilik mesin pengolahan emas yang tidak bekerja sama untuk sukarela menutup kegiatannya.
"Jika masih ada yang tetap melakukan aktivitasnya, maka pemerintah daerah segera menempuh jalur hukum, mengingat penggunaan bahan kimia sianida dan merkuri tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, namun penggunaannya memerlukan izin resmi dari pihak berwajib," ujarnya.
Terkait gatal-gatal yang diderita masyarakat sekitar lokasi pengolahan di Desa Dunu, serta banyaknya ikan yang mati di laut Sumalata, pemerintah daerah akan kembali menurunkan tim teknis untuk memeriksa kondisi lingkungan tersebut apakah positif tercemar limbah pengolahan emas.
Yang pasti, kata Indra, langkah Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mengajak serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) diantaranya Dandim dan Kapolda Gorontalo, untuk langsung menutup lokasi pengolahan tersebut sangat diapresiasi pemerintah daerah.
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
