PBB, Amerika Serikat (ANTARA News) - Prancis meminta Dewan Keamanan PBB pada Kamis (Jumat WIB) untuk mengizinkan negara anggotanya melakukan segala langkah melawan kelompok bersenjata ISIS setelah mereka mengklaim bertanggung jawab atas insiden di Paris.

Rancangan resolusi yang diajukan kepada ke 15 anggota Dewan Keamanan meminta negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha mereka mencegah dan menekan aksi teror yang dilakukan oleh militan ISIS dan kelompok ekstremis lain yang berhubungan dengan Alqaida.

Rancangan resolusi Prancis tersebut tidak memberikan dasar resmi untuk langkah militer dan tidak menyinggung bab tujuh dari Piagam PBB yang mengizinkan penggunaan angkatan bersenjata.

Diplomat Prancis mengatakan mereka akan memberikan bantuan politik internasional untuk kampanye anti kelompok bersenjata ISIS yang telah melonjak sejak serangan di Paris Jumat lalu yang menewaskan 129 orang.

"Ancaman luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan kelompok tersebut terhadap seluruh komunitas internasional membutuhkan sebuah tanggapan yang kuat, bersatu dan jelas dari Dewan Keamanan," ujar Duta Besar Prancis Francois Delattre.

Dia menambahkan bahwa tujuan rancangan resolusi mereka tersebut adalah meminta seluruh negara untuk melakukan segala langkah yang diperlukan untuk melawan kelompok bersenjata ISIS.

Delattre mengatakan dirinya mencari persetujuan secepatnya terkait rancangan resolusi yang sudah siap untuk menjadi subyek pemungutan suara dalam Dewan Keamanan.

Tawaran Prancis untuk dukungan PBB datang setelah Rusia memberikan rancangan resolusi terpisah yang meminta melawan kelompok ISIS dengan izin dari Suriah.

Rancangan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang menolak untuk bekerja sama dengan rezim Presiden Bashar al-Assad yang mereka tuduh menimbulkan ekstrimisme dengan beralih ke kekerasan.

Rusia dan negara-negara Barat tidak dapat mengatasi perbedaan atas masa depan Bashar, dengan Amerika Serikat beserta sekutu Eropa dan negara Teluk mendesak pemimpin Suriah tersebut untuk turun dari kekuasaannya.

Memberikan pesan damai, duta PBB Moskow Vitaly Churkin menyatakan dirinya tidak keberatan dengan usulan Prancis, dan menyarankan agar langkah Rusia dapat digunakan nantinya.

Tulisan dalam rancangan Prancis menyebutkan kelompok bersenjata ISIS sebagai ancaman global dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi keamanan dan perdamaian internasional, dan mengatakan sanksi akan segera dijatuhkan bagi pemimpin kelompok bersenjata ISIS beserta pendukungnya.

Presiden Prancis Francois Hollande dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Barack Obama minggu depan untuk membicarakan langkah melawan ekstremis di Suriah dan Irak.

(Uu.SYS/A/KR-MBR/C/M016)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015