Legislator: UKM terkendala soal pajak

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Melani Leimena Suharli mengatakan, permasalahan seputar pajak yang dialami Usaha Kecil dan Menengah Domestik membuat UKM tidak dapat berkembang. Bahkan, investor asing pun mengeluhkan soal pajak.

"Bukan hanya investor asing, tetapi praktisi UKM domestik juga mengeluhkan soal pajak," kata Melanie saat pertemuan antara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis.

Kunjungan BKSAP ini juga dalam rangka untuk menindaklanjuti resolusi AIPA dalam rangka diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Melani menambahkan, permasalahan iklan dan perijinan juga menjadi kendala bagi pengusaha Thailand. Pasalnya, setiap pemasangan iklan masih dikenakan pajak. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama, hampir satu tahun untuk mendapatkan sertifikat dari BPOM. Persoalan yang sama juga dihadapi oleh pengusaha lokal.

"Hal ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi DPR dalam menyusun kebijakan," kata politisi Fraksi Demokrat itu.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai produk Indonesia yang sebelumnya diekspor, namun diimpor kembali ke dalam negeri setelah diberi label asing, "Hal itulah yang harus kami hindari, sehingga inspeksi terhadap produk impor perlu dilakukan. Terlebih lagi, kita akan menghadapi MEA, segala sesuatunya harus lebih transparan," imbuh politisi asal dapil Jakarta itu.

Terkait ekspor impor produk gula, Melani menyampaikan bahwa DPR akan segera menyusun regulasinya. Ia juga mendorong adanya kerja sama antara kedua negara dalam bidang digital, terutama pembuatan animasi. "Akan lebih baik apabila Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dapat bekerjasama dengan lembaga kreatif di Thailand," tambahnya.

Anggota BKSAP DPR sekaligus Anggota Komisi IX DPR, Siti Masrifah (F-PKB) menambahkan, bahwa pada prinsipnya segala jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak dapat dipasarkan di Indonesia. "Apabila ada keluhan dari negara asing mengenai perizinan yang memakan waktu lama, Komisi IX akan menyampaikan hal tersebut kepada BPOM. Apalagi, UU perdagangan juga belum lama disahkan sehingga masih ada kemungkinan untuk diamandemen," kata politisi asal dapil Banten itu.