Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan penambahan defisit yang kini mencapai 1,1 persen atau Rp40,5 triliun atau merealokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan banjir yang mencapai Rp2,7 triliun. "Pada saat rapat dengan Wapres di BKKBN diputuskan tidak apa-apa menambah defisit. Kemungkinan dana penanganan banjir lebih dari Rp2,7 triliun karena itu untuk jangka panjang, daripada kita kehilangan potensi jiwa, kerusakan aset, opportunity lost, setiap tahun atau lima tahunan," kata Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, di Jakarta, Selasa. Dia menambahkan kepastian itu akan dilakukan setelah pembahasan APBN Perubahan 2007 dengan DPR pada Juli. Sebenarnya, menurut Paskah, jika dana Rp800 miliar dari Pemda DKI untuk pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT) diberikan, maka kebutuhan pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun. Total dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan proyek BKT yang diharapkan selesai pada 2008 itu sendiri mencapai Rp1,3 triliun. Dan artinya Rp500 miliar dari Rp1,9 triliun itu akan dianggarkan untuk pembebasan lahan BKT. "Jadi untuk BKT begini, pemda DKI anggarkan Rp800 miliar, tapi saat pembahasan dengan DPRD diturunkan jadi Rp600 miliar. Kemarin kita minta dinaikkan lagi jadi Rp800 miliar. Kalau itu Rp800 miliar, pemerintah pusat tinggal tambah Rp500 miliar," katanya. Ditanya tentang kemungkinan pengucuran anggaran secara bertahap hingga 2009, Paskah menegaskan anggaran tersebut adalah untuk 2007. "Itu untuk tahun ini, tapi masalahnya mereka bisa cepat atau tidak penyerapannya," katanya. Mengenai besaran kerugian akibat banjir, Paskah menjelaskan angka sebenarnya terdiri atas Rp4,7 triliun dan klaim asuransi yang mencapai sekitar Rp3,6 triliun. "Itu dicampurkan dengan informasi dari perusahaan asuransi. Klaim asuransi sampai saat ini mencapai US$ 300-400 juta, termasuk klaim mobil. Nanti akan kita lihat lagi apakah bisa disatukan atau tidak. Saya takut ada `double accounting` untuk kerusakan dan asuransi. Ini harus diteliti kembali. Kalau disatukan ya Rp 8 triliun. Tapi asuransinya harus diverifikasi kembali. Itu untuk wilayah Jabodetabekpunjur," katanya. Sebelumnya, Deputi Bappenas bidang Peengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Max H. Pohan, mengaemukakan perincian kerugian Rp4,7 triliun terdiri atas kerugian perumahan bagi masyarakat Rp1,7 triliun, kerugian infrastruktur Rp557 miliar, kerugian sosial Rp4,808 miliar, kerusakan sarana prasarana ekonomi Rp2 triliun dan sektor Rp12 miliar. (*)

Copyright © ANTARA 2007