Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait stok pangan nasional karena hal itu menyangkut masalah sosial ekonomi rakyat yang tidak bisa ditawar-tawar."Tolong dipahami itu. Ini bukan permasalahan politik. Ini (ketersediaan pangan) suatu masalah sosial ekonomi (rakyat) yang tidak boleh ditawar," katanya kepada pers usai memimpin rapat terbatas tentang Ketahanan Pangan di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa.Rapat yang dipimpin Wapres tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Boediono, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Mensos Bachtiar Chamsyah, Meneg BUMN Sugiharto, Mendagri Moh Ma`ruf dan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo.Lebih lanjut Wapres mengatakan, pemerintah bukannya tidak yakin dengan produksi dan ketahanan pangan dalam negeri, tetapi masalah beras ini tidak boleh dibuat main-main. "Presiden sudah minta untuk memenuhi berapapun permintaan pasar. Stok sekarang ini mencukupi, tapi untuk menjaga kestabilan stok diperbolehkan impor," katanya. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pasar, Wapres mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan operasi pasar tanpa batas untuk menstabilkan harga beras di pasaran yang harganya mulai melambung di sejumlah tempat. "Masalah hari ini adalah tingginya harga beras dan kita tidak ingin harga ini melambung terus. Keputusannya adalah pemerintah harus menyiapkan suplai yang cukup untuk seluruh rakyat. Suplai itu dalam bentuk operasi pasar sebesar-besarnya," Wapres menuturkan. Saat ini harga beras disejumlah tempat telah melambung hingga mencapai Rp5 ribu/kg dan harga tersebut harus diturunkan hingga Rp4 ribu/kg karena pemerintah menghendaki tidak ada gejolak harga beras yang berlebihan. Guna mendukung operasi pasar tanpa batas itu diperlukan stok beras dalam jumlah cukup dan perlu dilakukan impor beras melalui proses "B to B" dengan sumber keuangan yang berasal dari perbankan dan bukan APBN. "Tujuan impor (beras) ini hanya satu yakni demi kesejahteraan masyarakat umum," kata Kalla seraya menambahkan bahwa ekspor-impor adalah kegiatan yang wajar dalam era globalisasi sekarang ini. Untuk tender impor itu, Wapres menjelaskan, prosesnya bisa dilakukan mulai hari ini dengan catatan harga tidak melampaui standar yang telah ditentukan pemerintah.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
