Kemenpora segera ajukan payung hukum terkait MotoGP

(Keppres) kami ajukan pada minggu ini, kemudian di dalamnya mengatur bahwa APBN hanya sebagai `supporting`, jadi justru anggaran dari swasta yang akan diprioritaskan,"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga segera mengajukan payung hukum penyelenggaraan MotoGP di Indonesia termasuk keputusan presiden (keppres) untuk mengatur masalah keuangan.

"(Keppres) kami ajukan pada minggu ini, kemudian di dalamnya mengatur bahwa APBN hanya sebagai supporting, jadi justru anggaran dari swasta yang akan diprioritaskan," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Alfitra Salamm, di Jakarta, Kamis.

Setelah keppres resmi dikeluarkan, Alfitra berharap nantinya akan ada dukungan dari pihak swasta sehingga MotoGP bisa terlaksana di Indonesia dengan lancar.

Dia berharap semua regulasi dapat selesai pada awal tahun depan.

Ketika ditanya mengenai persentase anggaran antara APBN dan swasta untuk penyelenggaraan MotoGP, Alfitra mengaku masih belum mengetahui angka pastinya.

"Yang jelas APBN bukan sebagai anggaran utama tetapi sebagai pendukung," kata dia.

Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi secara resmi menandatangani Letter of Intention (LoI) sebagai salah satu syarat bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017.

LoI tersebut yang juga akan ditandatangani oleh CEO Dorna Carmelo Ezpeleta menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menggelar kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Sesuai dengan tahapan yang dipresentasikan oleh Ezpeleta saat berkunjung ke Indonesia, LoI diperlukan karena mampu menjadi dasar untuk memperjuangkan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP pada rapat dengan Federasi Motor Internasional atau FIM.

Sesuai dengan rencana, rapat FIM yang salah satu agendanya menetapkan kalender balap 2017 termasuk MotoGP ini akan digelar di Wina, Austria, 21 November 2015.

"LoI tersebut untuk memastikan kalau pemerintah menyiapkan diri sekaligus mendorong agar Dorna sebagai operator tidak ragu," kata Imam.

Menpora juga sempat meninjau Sirkuit Internasional Sentul pada Senin (16/11) lalu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengelola sirkuit tersebut.

Di Sentul, dia mengecek kondisi aspal dan tribun sekaligus mengamati hal-hal yang perlu pembenahan. Menurut Imam, lintasan adalah faktor yang paling perlu dibenahi.