Markas Besar PBB, New York (ANTARA News) - Indonesia mendukung rekomendasi Sekjen PBB, Ban Ki-moon, agar keberadaan misi PBB di Timor Leste (UNMIT) yang mandatnya berakhir 25 Februari diperpanjang dan jumlah polisi PBB pada masa pemilu ditambah. Dukungan Indonesia diberikan dengan permintaan bahwa UNMIT harus dapat membantu Timor Leste melaksanakan Pemilu secara demokratis dan damai yang mengarah kepada perbaikan seterusnya. Dukungan itu dinyatakan Wakil Tetap RI untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie, dalam debat Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Senin, yang diikuti 15 negara anggota PBB -- termasuk Indonesia -- dan sejumlah negara non-anggota Dewan Keamanan yang tertarik dengan isu Timor Leste. Debat dipimpin oleh Dubes Slovakia untuk PBB, Peter Burian, yang bertindak sebagai ketua DK-PBB periode Februari, serta dihadiri oleh PM Timor Leste, Jose Ramos Horta, yang membahas situasi terakhir di negaranya. "Kami mendukung perpanjangan mandat UNMIT seperti yang direkomendasikan Sekretaris Jenderal (PBB). Kami juga mendukung permintaan Pemerintah Timor Leste bagi penambahan polisi PBB untuk memperkuat pengamanan selama proses pemilihan," kata Rezlan. Keberadaan UNMIT, tuturnya, harus dapat membantu Timor Leste membangun kepercayaan diri Pemerintah dan rakyat negara tersebut serta mendorong kemitraan luas di antara berbagai pihak untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Rezlan juga menekankan salah satu prioritas yang harus diperhatikan UNMIT adalah membantu Timor Leste melaksanakan Pemilu yang demokratis dan damai sebagai salah satu elemen untuk membangun negara demokratis. "Bagi situasi yang kompleks dan sulit di Timor Leste, pencapaian Pemilu yang akan datang harus lebih dari sekedar pemilihan presiden dan para anggota parlemen: Pemilu tersebut harus memberikan momentum bagi kembalinya negara baru ini kepada stabilitas dan pembangunan," katanya. Debat tentang UNMIT yang digelar Dewan Keamanan pada Senin itu belum memutuskan untuk menyudahi atau memperpanjang mandat UNMIT, namun hampir seluruh negara yang hadir dalam sidang DK hari Senin menyiratkan persetujuan mereka bagi perpanjangan mandat UNMIT. Dewan Keamanan akan menentukan mandat UNMIT diperpanjang atau tidak pada sidang yang akan digelar pada 22 Februari 2007. Australia, seperti yang dinyatakan Duta Besar-nya untuk PBB, Robert Hill, mendukung perpanjang mandat UNMIT untuk satu tahun ke depan dan siap tampil di garis depan bersama masyarakat internasional untuk membantu Timor Leste. Hill mengatakan, Australia bersama Selandia Baru merupakan anggota pasukan pengamanan internasional yang membantu polisi UNMIT menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban. Saat ini, ujar Hill, ada 810 personel militer Australia serta 130 personel Selandia Baru yang bergabung dengan pasukan keamanan internasional dan di kepolisian UNMIT ada 50 personel polisi Australia yang bergabung. Jerman yang berbicara atas nama Uni Eropa (Jerman adalah presiden Uni Eropa untuk Januari-Juni 2007) menyuarakan dukungan yang sama terhadap perpanjangan mandat UNMIT . Namun Jerman mempertanyakan masih belum adanya kemajuan di Timor Leste dalam hal sistem pengadilan dan upaya menghapuskan imunitas (kebebasan dari hukuman). Sebelumnya, PM Ramos Horta menerangkan bahwa pasca pertikaian senjata 25 Mei 2006, Angkatan Bersenjata Timor Leste telah menunjukkan disiplin yang tinggi. "Kalau diperintah untuk kembali ke markas, mereka menurut," katanya Horta. Dewan Keamanan PBB membentuk UNMIT pada Agustus tahun lalu untuk membantu Timor Leste mengembalikan keamanan dan ketertiban setelah terjadinya pertikaian senjata pada April dan Mei tahun lalu yang menewaskan setidaknya 37 orang dan memaksa lebih dari 150.000 warga mengungsi dari tempat tinggal mereka. Kerusuhan Mei itu merupakan kelanjutan dari situasi panas yang dipicu oleh mengamuknya ratusan tentara yang dipecat dari Angkatan Bersenjata Timor Leste. Hingga 26 Januari, UNMIT terdiri dari 150 staf sipil internasional, 380 staf nasional, lebih dari 1.300 polisi serta 33 pejabat militer penghubung dan staf. Polisi PBB (UNPOL) saat ini menjalankan program penyaringan dan pengarahan bagi polisi nasional Timor Leste berdasarkan perjanjian Desember 2006 yang mengatur bahwa PBB memiliki tanggung jawab penuh dalam penjagaan ketertiban. (*)
Copyright © ANTARA 2007
