Menaker: Indonesia butuh industri padat teknologi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada keberadaan industri padat karya dalam menghadapi persaingan global dan harus mulai berorientasi membentuk industri yang bersifat padat teknologi.

"Untuk mendorong industri nasional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi, Indonesia harus mulai berorientasi membangun industri nasional yang padat teknologi di berbagai wilayah Indonesia," kata Menaker di Jakarta, Rabu.

Hanif mengakui bahwa membangun industri padat teknologi di Indonesia memang memiliki tantangan tersendiri terkait ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan jumlah angkatan kerja nasional yang besar jumlahnya namun tidak memiliki keterampilan memadai.

"Bila ingin orientasinya industri nasional yang kompetitif, kita butuh industri padat teknologi. Cuma masalahnya bagaimana dengan SDM kita? Bagaimana juga agar jumlah maupun kualitas dari industri padat teknologi paralel dengan jumlah angkatan kerja kita secara nasional. Ini menjadi tantangan," kata Hanif.

Industri padat karya disebutnya tidak lagi memiliki daya saing di pasar global sehingga harus ditingkatkan menjadi industri padat teknologi namun juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Hanif mencontohkan jika di suatu daerah terdapat 1.000 tenaga kerja maka ia menyarankan untuk membangun lima industri padat teknologi dibandingkan dengan hanya membangun satu industri padat karya.

"Dengan begitu penyerapan lapangan kerja tetap dapat tapi dari segi kompetitifnya dari industri juga dapat sehingga bisa tetap bertahan dan maju dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan persaingan global," kata Hanif.

Menaker juga menyoroti mutu angkatan kerja Indonesia yang masih memprihatinkan yang masih didominasi lulusan pendidikan SMP ke bawah sehingga menjadi problem dalam membangun industri yang kompetitif.

"Tapi kalau kita menunggu naiknya taraf pendidikan angkatan kerja kita butuh waktu lama. Kita ini perlu bekerja sama antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja untuk mendorong kualitas SDM agar naik. Makanya saya selalu berbicara mengenai pentingnya peningkatan kompetensi," kata Hanif.

Kementerian Ketenagakerjaan disebutnya terus mengembangkan berbagai bentuk kebijakan mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi serta penempatan tenaga kerja yang berkualitas dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).